oleh

Ratusan Nelayan Lumbu Manggit Menolak Pengukuran Pantai Hairuaka

RADARNTT, Waingapu – Nelayan di desa Lumbu Manggit, kecamatan Wula Waijelu, kabupaten Sumba Timur, NTT menolak pengukuran lahan oleh ATR/BPN di pantai Hairuaka yang merupakan sumber penghidupan bagi ratusan nelayan, dan meminta bantuan perlindungan ke WALHI NTT.

Nelayan harus dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Menurut Undang-Undang, Pemerintah seharusnya memastikan wilayah kelola rakyat yang adil dan berkelanjutan. Melindungi ruang hidup masyarakat pesisir dan jangan merampas ruang hidup masyarakat pesisir.

Persoalan masyarakat di pesisir dewasa ini mulai muncul di permukaan, sejauh ini kita fokus pada pengembangan pada sektor darat, namun kita lupa bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara maritim.

Masyarakat pesisir yang mendiami seluruh pulau di Indonesia membutuhkan perlindungan dari Negara. Hal itu untuk menghalau berbagai ancaman yang datang silih berganti kepada masyarakat di kawasan tersebut. Ancaman tersebut, bisa berupa kriminal, kesejahteraan, sosial, dan lainnya, yang paling mendasar, masyarakat pesisir saat ini banyak yang terancam akan kehilangan ruang penghidupannya di laut.

Kronologi Pengukuran di Wilayah Pantai Hairuaka

Desa Lumbu Manggit, kecamatan Wula Waijelu, kabupaten Sumba Timur tepatnya di pantai Hairuaka merupakan salah satu pantai yang memiliki potensi perikan dan menjadi sumber kehidupan bagi ratusan nelayan.

Pada bulan Mei 2019 sosialisasi awal dilakukan oleh ATR/BPN kabupaten Sumba Timur di desa Lumbu Manggit yang dihadiri oleh perangkat desa pada saat itu Mardianus Lapu Kalinggoru selaku kepala desa.

Selanjutnya serah terima jabatan ke Penjabat desa Lumbu Manggit Eleaser Kaharo Ndilu yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020.

Pada tanggal 3 Maret 2020 dilakukan musyawarah desa bertempat di kantor desa Lumbu Manggit dan dihadiri oleh seluruh masyarakat desa, perangkat desa, BPD, petugas pengukuran atau BPN kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Kabid Pengukuran bapak Simson Ot Kopung, Camat Wulla Waijelu Daniel Raja, Kapolsek Wulla Waijilu Ferry Djubire.

Dalam musyawarah diputuskan bersama bahwa lokasi pantai Hairuaka tidak boleh dilakukan pengukuran karena merupakan wilayah kelola rakyat yaitu lokasi penagkapan ikan tembang bagi ratusan nelayan dan sebagai sumber kehidupan masyarakat nelayan.

Satu minggu kemudian petugas lapangan melakukan pengukuran (pengambilan titik kordinat) di lahan warga desa Lumbu Manggit sampai selesai pengukuran dan penandatanganan berkas oleh warga yang bidang tanahnya telah di ukur petugas. Selama pengukuran aparat desa yang mendampingi tidak pernah membawa petugas BPN ke arah atau titik lokasi pantai Hairuaka dan hanya sampai di kebun masyarakat yang berbatasan dengan lokasi bawah atau rawa.

Pada tanggal 3 Mei 2020 beberapa masyarakat mengakses website ATR/BPN (https://atrbpn.go.id) ditemukan bidang tanah berbentuk kapling di pinggir pantai Hairuaka yang pada musyawarah awalnya disepakati untuk tidak diukur.

Pada tanggal 5 Mei 2020 masyarakat mengeluarkan surat kepada lembaga atau instansi terkait dan sudah dilakukan pengumpulan dukungan tandatangan sebagai bentuk keberatan dan pembatalan pengukuran pantai Hairuaka di desa Lumbu Manggit.

Berdasarkan kronologi di atas, maka ada dugaan petugas pengukuran melanggar keputusan pada musyawarah awal. Petugas pengukur diduga melakukan pengukuran secara sembunyi/sepihak di lokasi pantai Hairuaka berdasarkan pada peta atau poligon dari laman https:/atrbpn.go.id
Simon Ngguli Nggading mengungkapkan rasa prihatin atas tindakan pengukuran sepihak di pantai Hairuaka “sebagai warga desa Lumbu Manggit meminta untuk membatalkan pengukuran pantai Hairuaka sebagai wilayah kelola rakyat, sebagai pusat penangkapan ikan tembang di desa Lumbu Manggit, Kecamatan Wulla Waijelu”

Pengakuan Nelayan Hairuaka Wulla Waijilu

John Buy Pekuali sebagai salah satu inisiator pengumpul aspirasi, kepada Tim WALHI mengungkapkan awalnya dirinya mengakses laman resmi peta ATR/BPN bahwa ternyata ada beberapa bidang tanah di pantai Hairuaka yang sudah dikapling oleh petugas ATR/BPN

Berdasarkan peta itu, “Saya bersama dengan masyarakat yang lain menginisiasi untuk mengumpulkan dukungan warga sebagai nelayan untuk membatalkan pengukurannya yang diduga sepihak,” kata Pekuali.

Lanjutnya, “Kami sudah bersurat ke pemerintah setempat, kecamatan, ATR/BPN Kabupaten Sumba Timur, Bupati dan Wakil Bupati dan Ketua DPRD kabupaten Sumba Timur. Harapan kami supaya ATR/BPN Sumba Timur membatalkan pengukurannya”.

Nelayan Joni Yiwa Lakar mengatakan sebagai nelayan kami takut ketika sudah diukur, bisa saja di jual ke orang luar, dan kita tidak ada tempat lagi untuk kita cari ikan tembang, karena tempat yang bagus ini di Hairuaka sudah. Sebagian besar mata pencaharian kami nelayan, kalau sudah jual kami bisa kelaparan, apa lagi cuaca atau curah hujan yang kurang mendukung.

“Wilayah Hairuaka jangan diklaim atau diukur secara pribadi sehingga tidak dijual, kalau pemerintah desa mau kelola bisa tapi jangan di klaim atau di ukur untuk perorangan,” harap Joni.

Selain itu, Markus Karipi Takameha mengungkapkan “Saya sebagai nelayan di desa Lumbu Manggit sakit hati dan kecewa ketika melihat bahwa ada petak-petak tanah yang diukur yang lalu, saya punya hobi adalah melaut, selain itu tidak ada lagi mata pencaharian lain, harapan saya kepada Pemerintah desa dan pertanahan untuk batalkan ini,” tegasnya.

WALHI NTT diberikan mandat oleh warga desa

WALHI NTT diberikan mandat oleh warga pesisir Desa Lumbu Manggit yang menolak pengukuran sepihak oleh BPN sebagai pendamping untuk menyelesaikan kasus ini. hal itu dibuktikan dengan pemberian surat mandat kepada Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi oleh warga. WALHI NTT sepenuhnya mendukung berbagai upaya warga untuk memastikan tetap tersedianya wilayah kelola rakyat di desa tersebut.

“Saya kira kasus ini adalah satu dari sekian kasus untuk menjelaskan tren pengalihfungsian wilayah kelola rakyat menjadi wilayah privat. Ini preseden buruk bagi keadilan ekologis di NTT pada umumnya,” ujar Umbu Wulang ke media ini, Jumat (8/5/2020).

Saat ini WALHI NTT terus berkoordinasi dengan warga untuk menempuh langkah langkah lanjutan. Kemungkinan besar kasus ini akan dibawah ke ranah hukum bila ada potensi besar tindak pidananya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan