oleh

Sales Medi: Bupati Agas Andreas Perlu Pertimbangkan Ulang Rasionalisasi THL

-Daerah, Matim-1.004 views

RADARNTT, Borong – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Salesius Medi meminta Bupati Agas Andreas agar mempertimbangkan kembali kebijakan rasionalisasi Tenaga Harian Lepas (THL) karena bakal berdampak peningkatan pengangguran baru di daerah itu.

“Harus diperhatikan lagi nasib THL yang nantinya akan dirasionalisasi. Ini demi kemanusiaan, mereka sudah bergantung dengan pekerjaan yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini kepada wartawan, Kamis (29/10/2020).

Menurut Salesius Medi, perampingan THL dengan alasan adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) pada RAPBD kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2021 bukan solusi terbaik karena berdampak pada terbatasnya alokasi belanja.

Dikatakannya, Pemerintah Daerah Manggarai Timur seharusnya mencari cara yang lebih humanis tanpa harus mengorbankan nasib THL. Mereka telah menunjukkan loyalitasnya untuk daerah selama ini.

“Sangat tidak elok jika kebijakan rasionalisasi THL itu diambil pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan itu, jangan sampai hanya memunculkan masalah baru,” ujar Sales Medi.

Diketahui sebelumnya, penurunan DAU di tahun anggaran 2021 membuat Bupati Manggarai Timur Agas Andreas melakukan rasionalisasi dengan pengurangan THL di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur minimal 20 persen dari jumlah THL yang ada.

Dalam wacana itu, khusus untuk fungsional di dinas kesehatan dan fungsional guru THL dan Bosda di dinas PPO akan dibahas secara khusus dengan perangkat daerah terkait.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media ini, melalui surat bernomor Organ.065/614/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Bupati Agas Andreas menyampaikan pemberhentian THL.

Surat yang ditujukan kepada para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, dan para Camat itu beralasan karena adanya pengurangan DAU pada RAPBD tahun anggaran 2021.

Dalam surat, ditulisnya, satu langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dilakukan rasionalisasi atau pengurangan tenaga harian lepas lingkup Pemerintah Kabupaten Manggrai Timur.

Bupati Agas juga menyertakan lampiran berupa daftar jumlah THL yang diberhentikan di setiap Perangkat Daerah.

“Dinas Pendidikan dan Olahraga sebanyak 14 orang, Dinas Kesehatan sebanyak 7 orang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22 orang, dan Dinas Pertanahan sebanyak 4 orang,” tulis Agas dalam suratnya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 20 orang, Dinas Sosial sebanyak 4 orang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 6 orang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebanyak 11 orang, dan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 21 orang.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 5 orang, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa sebanyak 2 orang, Dinas P2KB3A sebanyak 36 orang, Dinas Perhubungan sebanyak 7 orang, Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 5 orang, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebanyak 19 orang.

Dinas PMTSP sebanyak 3 orang, Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan sebanyak 6 orang, Dinas Peternakan sebanyak 7 orang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 7 orang, dan Dinas Pertanian sebanyak 34 orang.

Bagian Umum sebanyak 12 orang, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebanyak 3 orang, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebanyak 3 orang, dan Sekretariat DPRD sebanyak 11 orang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 12 orang, Inspektorat sebanyak 3 orang, Bappelitbang sebanyak 5 orang, Badan Keuangan Daerah sebanyak 12 orang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebanyak 5 orang.

Selanjutnya, Kecamatan Sambirampas sebanyak 6 orang, Kecamatan Elar, Lamba Leda, dan Poco Ranaka masing-masing sebanyak 3 orang, Kecamatan Kota Komba dan Borong masing-masing 5 orang, dan Kecamatan Elar Selatan dan Poco Ranaka Timur masing-masing 2 orang.

Dengan demikian, total THL yang diberhentikan sebanyak 333 orang.

“Dengan pengurangan tersebut, sisa THL di lingkup Pemkab Manggarai Timur mulai tahun 2021 menjadi 1.333 orang,” tutupnya menulis.

Hal tersebut berlaku mulai pada tahun anggaran 2021 nanti. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan