oleh

SMAN 5 Kupang Bangun Fasilitas dan Kualitas Guru

RADAR, Kupang — Demi memenuhi kebutuhan ruang belajar dan peningkatan kualitas guru, SMA Negeri 5 Kupang melakukan peletakkan batu pertama pembangunan dua ruang belajar dan dilanjutkan dengan pelatihan In House Training (IHT), Senin, (13/7/2020).

SMAN 5 Kupang yang merupakan salah satu sekolah prestasi di NTT tersebut memiliki 36 Rombongan Belajar. Dimana pada tiap tingkatan terdapat 12 rombongan belajar.

Peletakkan batu pertama pembangunan dua ruang belajar dan pelatihan IHT tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Benyamin Lola.

“Tadi sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 2 ruang kelas oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Namun, masih kurang 4 ruang belajar lagi,” ungkap Kepala Sekolah SMAN 5 Kupang, Veronika Wawo, S.Pd, M.Pd.

Terkait pelatihan IHT, dirinya mengatakan bahwa untuk SMAN 5 proses pembelajaran dalam jaringan (daring) sudah dilakukan sejak bulan Maret 2020 ketika dilanda Covid-19.

“Untuk IHT kali ini lebih memperkenalkan kepada bapak ibu guru semua bentuk aplikasi yang akan digunakan untuk anak peserta didik dalam proses pembelajaran daring,” ujarnya.

Menurutnya, IHT kali ini lebih ditekankan kepada para guru untuk paham dan mengerti menggunakan aplikasi supaya setelah meneruskan kepada peserta didik terjadi komunikasi yang baik sehingga sistem pembelajaran berjalan baik.

“Hari ini kita mulai dengan kebijakan pelatihan IHT dan materi – materi yang disampaikan langsung oleh pengawas dan mengenai RPP disampaikan langsung oleh saya sebagai kepala sekolah, lalu menyangkut teknik penilaian disampaikan oleh Wakasek Kurikulum, dan untuk aplikasi yang digunakan kami menggunakan aplikasi Andipublisher,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Benyamin Lola, mengatakan kegiatan IHT tersebut merupakan salah satu hal yang nanti akan dilatih dari teman-teman yang punya keahlian untuk memanfaatkan teknologi komunikasi informasi karena kita sudah masuk dalam era 4.0 dengan demikian kita dipaksa untuk mau tidak mau harus dalam era 4.0.

Selain itu, Benyamin juga membeberkan strategi dan proses pembelajaran yang akan diterapkan sesuai arahan pemerintah pusat.

Terkait proses pembelajaran sendiri, jelasnya, sekalipun di zona hijau sendiri itu tidak ada paksaan untuk siswa. Karena pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu harus dikomunikasikan antara guru dan orang tua, antara sekolah dan orang tua siswa dan juga dengan komite, yang mana harus ada kesepakatan bersama untuk membuat keputusan.

Menurutnya, dari hasil diagas akan diketahui apa proses tatap muka sudah layak di wilayah itu atau belum. Sehingga, lanjutnya, dalam implementasi pembelajaran dalam masa tatanan normal baru ada tiga tahap menurut arahan menteri .

Tahap pertama akan berlangsung dari bulan Juli-Agustus 2020 dan akan diterapkan pada tingkatan SMA/SMK. Tahap kedua pada bulan September-Oktober yang apabila diterapkan pada anak tingkatan SMP dan juga SLB pada tingkatan SMA dan SMP tapi diluar ketunaan autis.

“Autis tidak bisa dipaksakan pada tahap kedua. Kalaupun dia pada level SMA tapi dia autis berarti dia harus tunggu tahap ketiga,” jelasnya.

Tahap ketiga akan berlangsung pada bulan November-Desember untuk SD yang autis, SLB pada berbagai level dan juga SD, TK, PAUD.

“Masing-masing tahapan itu diberikan 2 bulan supaya kepala sekolah dan guru-guru serta komite dapat bersepakat bersama mau memilih tahapan yang mana, dilihat dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, apabila kondisinya sudah memungkinkan, orang tua juga harus bisa bertanggung jawab tersebut dengan adanya pernyataan dari orang tua yang membolehkan kegiatan ini dilakukan. Tujuannya agar semua ikut bertanggung jawab.

“Nah dalam implementasi kita punya Juknis (Petunjuk Teknis), dalam juknis itu tanggung jawabnya bukan hanya guru dan kepala sekolah tapi dimulai dari orang tua,” lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Benyamin Lola, kebijakan ini akan dikembalikan kepada sekolah untuk menetapkan tahapan yang mau digunakan.

“Tergantung kondisi, bisa saja sekolah belum mau melakukan KBM pada tahap pertama tapi pada tahap kedua, hal tersebut bisa saja karena masih ada rentang waktu yang cukup,” ujarnya.

Hal ini, jelasnya, menjadi kewenangan agar sekolah juga bisa mempersiapkan beberapa hal terkait dengan upaya pencegahan penularan covid-19. “Jadi kita mengatur secara umum tapi implementasi sekolah yang menentukan,” pungkasnya. (DN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan