oleh

Tiga Anggota DPRD Provinsi NTT Publik Hearing Enam Ranperda di Belu

-Belu, Daerah-345 views

RADARNTT, Atambua – Tiga orang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Anselmus Talo, Gabriel Manek dan Kristien Samiyati Pati melakukan publik hearing atau dialog enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi NTT di Kabupaten Belu.

Kegiatan publik hearing enam Ranperda, berlangsung di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Jumat (23/10/2020) dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Frans Manafe.

Ketua Tim DPRD Provinsi NTT Anselmus Talo, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang sudah menerima Tim DPRD Provinsi NTT dalam Dialog terkait dengan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi NTT.

”Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang sudah menerima Tim Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam acara dialog terkait dengan Ranperda inisiatif dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun enam Ranperda ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur teristimewa yang berkaitan dengan lingkungan hidup, Air, Kebudayaan dan Cagar Budaya, Pelayaran Laut,” ungkap Anselmus Talo.

Lanjutnya, penyelenggaraan pelayaran laut sejauh 12 mil ini menjadi keprihatinan DPRD Provinsi NTT oleh karena yang dilihat, dirasakan, diamati oleh anggota DPRD Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur beberapa hal antara lain pengelolaan pelayaran luas laut sejauh 12 mil menjadi kewenangan provinsi, karena selama ini misalnya kapal berlayar dan berlabuh di Nusa Tenggara Timur retribusinya dibayar ke Pemerintah Pusat.

Sekarang ini, kata Anselmus Talo, undang-undang telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengelola pelayaran laut namun tetap mengikuti regulasinya.

”Kemudian mengenai perlindungan anak, yang ditekankan disini terutama bagi anak-anak usia dini, tentang reproduksi, dan yang menjadi prioritas utama adalah anak usia sekolah oleh karena masih ada banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, masih banyak anak-anak terlantar, masih ada juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual,” terang Anselmus Talo.

Dikatakannya, dalam dialog hari ini sangat luar biasa oleh karena partisipasi dan keterlibatan bapak dan ibu para peserta yang merupakan mantan kepala dinas yang kerja dengan pengalaman di lapangan memberikan masukan-masukan brilian, pikiran-pikiran cerdas yang nantinya akan menjadi bahan untuk melengkapi pembahasan Rancangan Perda inisiatif DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024.

“Diharapkan adalah sejauhmana perda-perda ini nanti diimplementasikan secara baik bagi kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur,” tegas Anselmus Talo.

Berikut enam Ranperda inisiatif DPRD Provinsi NTT, yaitu:

  1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi NTT
  2. Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur
  3. Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Ruang Laut sejauh 12 Mil
  4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak
  5. Pemajuan Kebudayaan Daerah
  6. Pengembangan Budaya Literasi

Dialog enam Ranperda inisiatif DPRD Provinsi NTT dihadiri para pemerhati kebudayaan dan pemerhati lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Belu, tokoh masyarakat dan utusan dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belu.

Saat memandu dialog Anggota DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyati Pati mengatakan, enam ranperda dimaksud sedang dalam pembahasan di DPRD NTT dan ditargetkan selesai pembahasan dalam tahun 2020.

DPRD Provinsi NTT melakukan hearing atau dialog dengan peserta yang fokus pada tiga Ranperda yaitu, Ranperda Penyelanggaraan Perlindungan Anak, Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Ranperda Pengembangan Budaya Literasi.

Dalam sesi dialog, beberapa peserta mengutarakan sejumlah hal yang berkaitan dengan substansi ranperda seperti, ranperda Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penerapan aturan ini harus diikuti dengan sanksi-sanksi yang jelas.

Peserta dialog Yesep Mau Leon, tokoh adat dari Kecamatan Lamaknen, mendukung renperda Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air.

“Secara adat, sumber air sejak nenek moyang sudah menjadi tempat yang dijaga, dilindungi karena ada kaitan dengan budaya. Namun mengingat dengan perkembangan zaman, kekuatan budaya tidak cukup lagi tetapi harus dengan aturan tertulis, tuturnya. (Kominfo/PK/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan