oleh

WALHI NTT Apresiasi Sikap Komisi A DPRD Sumba Timur

RADARNTT, Waingapu – WALHI NTT mengapresiasi sikap tegas Komisi A DPRD Kabupaten Sumba Timur yang meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera membatalkan pengukuran lahan di pesisir pantai Desa Lumbu Manggit demi terciptanya keamanan dan keadilan dalam memanfaatkan lahan pesisir sebagai wilayah kelola rakyat.

Demi masa depan anak cucu yang lebih baik masyarakat Desa Lumbu Manggit Kecamatan Wulla Waijelu tak mengenal lelah harus menempuh perjalanan 100-an kilo meter untuk menemui  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur dalam rangka penyelesaian persoalan pengukuran tanah secara sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional Sumba Timur pada awal Mei 2020 lalu.

Hasil pertemuan atau Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Sumba Timur bersama Badan Pertanahan Nasional, Perwakilan Pemerintah Daerah Sumba Timur, Pemerintah Kecamatan Wulla Waijelu, Pemerintah Desa Lumbu Manggit dan masyarakat Desa Lumbu Manggit selaku pelapor pada Rabu, 10 Juni 2020 yang berlangsung di Gedung DPRD.

Menurut pantau WALHI NTT, rapat berlangsung kondusif dengan hasil yang cukup memuaskan bagi masyarakat pelapor. Hal ini berdasarkan rekomendasi Komisi A DPRD kepada BPN Sumba Timur untuk membatalkan pengukuran yang telah dilakukan demi terciptanya keamanan dan keadilan di masyarakat Desa Lumbu Manggit.

Adapun keputusan tersebut tertuang dalam Surat Rekomendasi Komisi A DPRD Kabuapten Sumba Timur Nomor DPRD.170/49/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang diterima WALHI NTT seperti dibawah ini:

Pertama, kepada BPN Kabupaten Sumba Timur yang melakukan pengukuran tanah sejumlah 19 kavling di wilayah pesisir pantai Desa Lumbu Manggit yang selanjutnya dipersoalkan oleh masyarakat Desa Lumbu Manggit agar dibatalkan demi terciptanya keamanan dan keadilan di masyarakat Desa Lumbu Manggit.

Kedua, ketika ada pengukuran tanah selanjutnya dimanapun BPN wajib melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat untuk menghindari konflik.

Ketiga, Pemerintah Desa wajib menyusun PERDES demi kelancaran pembangunan Desa terlebih desa yang memiliki asset vital di wilayah pesisir.

Keempat, kepada pihak Pemerintah Daerah agar mensosialisasikan kepada masyarakat apabila terjadi peruabahn tapal batas Desa.

Direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengapresiasi keempat poin rekomendasi Komisi A DPRD Kabupaten Sumba Timur tersebut di atas, “WALHI NTT patut memberikan apresiasi kepada DPRD Sumba Timur yang dengan tegas berpihak kepada kepentingan masyarakat umumnya, terlebih khusus masyarakat Desa Lumbu Manggit yang melakukan penolakan atas pengukuran tanah di wilayah pesisir pantai Hairuaka,” tegasnya.

Rekomendasi ini, kata Umbu Wulang, akan menjadi rujukan penting bagi penyelesaian kasus-kasus tanah lainnya di wilayah Kabupaten Sumba Timur baik yang sudah terjadi, sedang atau bahkan yang akan terjadi kedepannya.

“Karena situasi hari ini Sumba pada umumnya terjadi peningkatan konflik agrarian yang cukup signifikan terutama di wilayah pesisir,” tegas Direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi.

Kepada masyarakat Desa Lumbu Manggit, WALHI NTT juga memberikan apresiasi yang luar biasa atas perjuangan mereka mempertahan hak-hak mereka atas wilayah kelola sebagai sumber penghidupan hingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima dengan sukacita.

“Keberanian mempertahankan hak-hak masyarakat hingga ke level yang lebih tinggi akan menjadi contoh yang sangat baik bagi masyarakat marginal di tempat lain yang juga mengalami hal yang sama. Sehingga mereka tidak tetap diam lalu mengaminkan setiap keputusan yang sebenarnya terjadi perampasan hak-hak sebagai warga Negara,” tegas Umbu Wulang. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan