oleh

Warga Besipae Minta Gubernur NTT Hentikan Intimidasi dan Utamakan Musyawarah

-Daerah, TTS-4.207 views

RADARNTT, Soe – Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebernaran dan Keadilan (ITA PKK) dalam keterangan tertulisnya menegaskan agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), segera menghentikan praktik intimidasi kepada warga dan lebih memprioritaskan musyawarah untuk penyelesaian masalah tanah dan hutan adat Pubabu di Besipae Kecamatan Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan (TTS).

“Hentikan praktek intimidasi dan prioritaskan musyawarah untuk penyelesaian kasus Tanah dan Hutan Adat Pubabu dan Jangan Rusak Alam kami. Sesungguhnya, Kami Lelah Wahai Gubernur NTT dan DPRD Propinsi,“ tegas ITA PKK, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (13/5/2020).

ITA PKK juga membeberkan kronologi kejadian Selasa, 12 Mei 2020 yang melibatkan sejumlah warga masyarakat dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pada Selasa, 12 Mei 2020, sekitar Pukul 15.00 Wita, Gubernur NTT dan Bupati TTS tiba tiba datang di lokasi Besipae setelah kunjungan dari Kualin. Hal ini tentu mengejutkan warga karena tidak ada pemberitahuan sama sekali terkait kunjungan pejabat di kampung.

Setelah turun dari mobil Pak Gubernur meminta untuk masuk tapi warga tidak mengijinkan dengan alasan belum ada penyelesaian masalah terhadap konflik yang terjadi selama belasan tahun ini antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

Sempat terjadi keributan karena Pak Gubernur memaksa masyarakat untuk membongkar pagar yang dibuat masyarakat. Keributan kecil itu juga diwarnai dengan beberapa ibu di kampung melepaskan bajunya. Akhirnya setelah mereda, terjadi dialog antara warga dan Gubernur yang salah satu hasilnya Gubernur menjanjikan untuk bertemu lagi di Bulan Juni 2020. Setelah itu Pak Gubernur dan Rombongan keluar dari kampung.

Peristiwa tersebut bagi masyarakat adat Pubabu telah menimbulkan rasa kecemasan dan rasa ketidaknyamanan. Dengan mudahnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan pemaksaan tehadap masyarakat adat. Hal ini bukan pertama kali dialami masyarakat Adat Pubabu sejak 2008.

Atas peristiwa di atas, maka kami ITA-PKK memiliki pandangan sebagai berikut:

Pertama, tindakan pemaksaan tersebut telah melanggar hak hak warga negara dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Kedua, kunjungan Gubernur bersama Bupati seharusnya didahului terlebih dahulu dengan pemberitahuan agar masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk membangun dialog. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, kami justru berharap pemerintah memberi contoh kepada kami sebagai rakyat untuk menjalankan standar pencegahan Covid-19.

Ketiga, tindakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur sangat bertentangan dengan sila ke IV Pancasila yaitu musyawarah dan Mufakat atau tidak menghargai proses mediasi/yang dilakukan Masyarakat Adat Pubabu yang sedang melakukan upaya proses penyelesaian untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap msayarakat adat.

Keempat, pemerintah serius untuk segera mengerjakan proyek Kelor dan peternakan tapi tidak serius dalam menyelesaikan konflik kepemilikan dan hak atas tanah ulayat/adat hutan Pubabu. Pemerintah tidak memperhatikan pengalaman traumatis Masyarakat Adat Pubabu akibat intimidasi, kriminalisasi, ketidakadilan hingga pembabatan hutan yang membabi buta oleh Pemprov di masa lalu.

Kelima, Sikap pembiaran juga dilakukan oleh DPRD Propinsi NTT yang berakibat terjadinya peristiwa 12 Mei 2020. Pembiaran yang dimaksud adalah kesepakatan dalam audiensi antara Masyarakat Adat Pubabu dan DPRD Propinsi yakni Komisi 1 dan Ketua DPRD NTT. Ketua DPRD, Ibu Emi Nomleni menjanjikan akan segera membentuk tim pencari fakta dan segera menyurati Pemprov untuk menghentikan segala aktivitas di lokasi sebelum konflik lahan terselesaikan terlebih dahulu.

Atas dasar pemikiran dan pandangan di atas, Ikatan Tokoh Adat Pencari Keberanaran dan Keadilan (ITA PKK) secara tegas menyatakan: “Hentikan praktek intimidasi dan prioritaskan musyawarah untuk penyelesaian kasus Tanah dan Hutan Adat Pubabu dan Jangan Rusak Alam kami. Sesungguhnya, Kami Lelah Wahai Gubernur NTT dan DPRD Propinsi”.

Dan menuntut agar segera hentikan Segala diskriminasi dan intimidasi terhadap Masyarakat Adat Pubabu dan Cabut Sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013-BP,794953.

Serta berikan pengakuan dan pengembalian hak terhadap Masyarakat Adat dan Hutan Adat Pubabu tanpa syarat.

ITA PKK juga meminta pemerintah provinsi NTT agar mengedepankan pendekatan musyawarah dan kami siap bermusyawarah dengan pemerintah provinsi NTT untuk menyelesaikan konflik ini. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan