oleh

Warga Golo Wangkung Barat Minta APD dan Disinfektan

RADARNTT, Borong – Warga kelurahan Golo Wangkung Barat, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan ketiadaan alat pelindung diri (APD) serta meminta pemerintah setempat agar melakukan penyemprotan disinfektan.

“Kami tidak pernah mendapatkan pembagian masker dari pemerintah, selain itu di kampung juga tidak pernah melakukan penyemprotan disinfektan. Kami seperti dianaktirikan, sementara hampir semua desa di sekeliling sudah dilengkapi dengan APD dan posko,” keluh Siptianus Ramal warga Golo Kilit, Kelurahan Golo Wangkung Barat kepada media ini, Minggu, (3/5/2020).

Dikatakan Siprianus, ia bersama warga lainnya berinisiatif membangun posko penjagaan sendiri secara swadaya. Dia mengaku telah berkonsultasi dengan pemerintah kelurahan terkait proses penanganan Covid-19 ditingkat kelurahan.

“Kami bangun satu posco penjagaan itu inisiatif sendiri, namun kami bingung soal mekanisme penjagaan karena kami tidak dibekali pemahaman pencegahan covid-19. Padahal kami sudah berkoordinasi dengan pak Lurah, jawaban Pak Lurah anggaran tidak ada,” kata Siprianus.

Siprianus meminta agar pemerintah segera mendistribusi APD agar pencegahan covid-19 di wilayahnya sesuai standar protokol pemerintah. “Warga semua mengeluh kenapa di wilayah kami tidak seperti di kampung tetangga, kami hanya menyuruh warga cuci tangan setiap kali ada yang melintas di posco penjagaan. Kami tidak menyemprot kendaraan yang lewat dengan disinfektan,” kata Siprianus.

Sekda Manggarai Timur Boni Hasadungan, mengatakan untuk kelurahan memang berbeda dengan desa. Menurutnya Desa sudah hampir 1 bulan ada surat edaran dan keputusan menteri desa yang dengan tegas menyampaikan mewajibkan menggunakan dana desa untuk penanganan Covid-19 dan Pemberian BLT dengan melakukan perubahan APBDes.

“Sedangkan untuk kelurahan baru akhir minggu lalu ada peraturan menteri keuangan yang membolehkan menggunakan dana kelurahan untuk Covid 19. Sehingga pemda baru minggu lalu bisa melakukan perubahan dana kelurahan untuk Covid-19,” tutur Sekda Boni.

Saat ini kata Sekda, pemerintah tengah proses pergeseran anggarannya untuk didanai dana kelurahan. “Sedang berproses. Kita semua ingin cepat berproses tapi karena terkait pengelolaan keuangan kita tetap harus hati-hati karena konsekuensinya sangat berat,” terang Sekda Boni. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan