oleh

Warga Unjuk Rasa Tolak Investasi di Kawasan Taman Nasional Komodo

-Daerah, Mabar-2.424 views

RADARNTT, Labuan Bajo – Masyarakat Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang tergabung dalam pelaku konservasi dan wisata berunjuk rasa di DPRD Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (12/2/2020).

Mereka menyampaikan keprihatinan atas arah pembangunan pariwisata yang dinilai tidak mengindahkan konservasi di Taman Nasional Komodo (TNK). Selain itu mereka menolak dengan masuknya investasi bisnis di dalam kawasan TNK yang merupakan ekosistem alami Komodo dan satwa lainnya, serta ruang hidup masyarakat asli di dalam Kawasan.

Salah satu orator aksi Aloysius Suhartim dalam orasinya mengkritisi kebijakan pemerintah diantaranya, pemberian izin investasi kepada sejumlah perusahaan swasta; yaitu izin investasi Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) kepada PT KWE di atas lahan seluas 151,94 hektar di Pulau Komodo dan seluas 274,13 hektar di Pulau Padar, dan PT Sagara Komodo Lestari (PT SKL) di atas lahan seluas 22,1 hektar di Pulau Rinca.

Selain itu pemerintah menjadikan Pulau Komodo dan perairan sekitarnya sebagai destinasi wisata ekslusif super premium dengan tiket masuk sebesar 1000 US Dolar dan pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Flobamora (BUMD Pemprov NTT) dan “pihak lain”. Belum diketahui siapa persisnya “pihak lain” tersebut.

Dikatakannya pemerintah hendak merombak penataan Pulau Rinca dengan dalih persiapan agenda G-20 2023. Penataan ini dilakukan dengan cara meruntuhkan semua Barang Milik Negara (BMN) yang ada di Loh Buaya dalam waktu dekat dan digantikan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baru. Pada saat yang sama, KLHK telah mengeluarkan izin investasi pariwisata alam (IUPSWA) kepada investor.

Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan membangun dermaga di Pulau Padar dan pusat kuliner bertaraf premium, yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak perusahaan. Pada saat yang sama, telah diserahkan kepada PT KWE untuk investasi sarana pariwisata alam (IUPSWA).

Selain itu pemerintah berencana mengelola Pulau Muang yang terletak antara Pulau Rinca dan Golo Mori akan dijadikan sebagai area investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tana Mori seluas 300 hektar. Dua pulau itu masing-masing adalah zona rimba dan zona inti TNK.

Selain itu, pemerintah yang sebelumnya mengumumkan kebijakan relokasi warga Kampung Komodo sampai saat ini belum membuat surat keputusan resmi yang membatalkan rencana tersebut.

Setelah mencermati kebijakan-kebijakan tersebut, kata Suhartim pihaknya akan mengkritik dengan keras agenda wisata super-premium atas Taman Nasional Komodo. Sebab akan sangat berbahaya bagi keberadaan TNK sebagai kawasan konservasi alami bagi satwa Komodo serta satwa lainnya baik di darat maupun di laut dan ruang hidup asli bagi masyarakat dalam kawasan. Kebijakan ini menurut dia hanya akan memberikan keuntungan ke pengusaha besar di masa mendatang.

Karena itu mereka melayangkan sejumlah tuntutan diantaranya:

Pertama, kami menuntut Pemerintah harus segera meninjau kembali penerapan Permen KLHK No: P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Tawan Wisata Alam. Permen ini tidak cocok diterapkan di Kawasan TN-Komodo yang merupakan ekosistem khusus yang harus diperlakukan dengan sangat hati-hati (prudent).

Kedua, kami menuntut Pemerintah untuk segera mencabut izin yang sudah diberikan kepada 2 Perusahaan swasta di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta membatalkan rencana pemberian izin kepada PT Flobamor serta “pihak lainnya” di dalam kawasan Taman Nasional. Pembangunan resort, villa, restaurant, dan fasilitas pendukung lainnya di dalam kawasan sangat bertentangan dengan prinsip konservasi yang sudah kita kerjakan bersama selama ini.

Ketiga, kami menolak pemberlakukan kawasan Pulau Komodo dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Ekslusif Super Premium dengan tiket masuk sebesar 1000 US Dolar yang dikelola oleh PT Flobamor dan “pihak lainnya”. Praktek macam ini merupakan bentuk monopoli bisnis yang merugikan baik masyarakat Komodo sendiri maupun para pelaku pariwisata di Labuan Bajo pada umumnya. Sebaliknya, kami mendesak Pemerintah untuk tidak merevisi PP No. 12 tahun 2014 tentang PNPB dan tetap mempertahankan angka tarif masuk ke TNK yang telah berlaku sejak tahun 2019.

Keempat, kami mengutuk keras rencana untuk menata ulang kawasan Loh Buaya dalam waktu dekat; mengingat paket-paket wisata untuk 2020 umumnya sudah direncanakan dan akan terganggu akibat kebijakan yang mendadak dan serampangan seperti ini. Sebaliknya rencana penataan destinansi harus dilakukan lewat perencanaan yang transparan dan akuntable.

Kelima, kami menolak utak-atik status sejumlah Pulau yang berada dalam zona rimba dan zona inti di dalam Kawasan Komodo untuk menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Keenam, kami mendesak pemerintah secara khusus BTNK untuk segera menerapkan kebijakan carrying capacity di tempat-tempat wisata seperti Pulau Siaba, Long Beach dan tempat-tempat lain demi menjaga kelangsungan ekologi dalam kawasan TNK.

Ketujuh, kami menuntut Pemerintah untuk mengeluarkan jaminan tertulis dan permanen bahwa warga Komodo tidak akan dipindahkan dan/atau diganggu dengan rencana kebijakan relokasi; serta menuntut kebijakan yang memperhitungkan hak-hak dan partisipasi aktif mereka dalam konservasi dan pariwisata.

Kedelapan, kami meminta kepada Pemerintah untuk mengembangkan model-model pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat seperti memaksimalkan dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM lokal di Manggarai Barat dan membentuk BUMD yang diisi oleh orang-orang lokal.

Kesembilan, kami melihat bahwa Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF) merupakan institusi di lapangan yang berada di balik rencana utak-atik kawasan Taman Nasional Komodo sebagai target baru investasi. Karena itu kami menuntut kepada Pemerintah untuk membubarkan BOP-LBF dan mencabut Perpres No.32 tahun 2018. Sebaiknya Pemda Manggarai Barat harus diberi ruang untuk menentukan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan konteks (ekonomi, budaya, lingkungan) masyarakat setempat.

Kesepuluh, di akhir tuntutan ini, kami dengan tegas mendesak pihak DPRD, BTNK, dan Pemda Manggarai Barat untuk segera mengeluarkan pernyataan tertulis untuk menolak segala bentuk investasi dalam kawasan Taman Nasional Komodo. DPRD, BTNK dan Pemda juga harus segera membangun komunikasi dengan Presiden dan pihak KLHK.

Selain di DPRD Manggarai Barat, massa aksi juga berorasi di depan kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), kantor Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo dan Kantor Bupati Manggarai Barat. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan