oleh

Ancaman Pidana bagi Pengganti Nama Peserta Asesmen Nasional 2021

RADARNTT, Kupang – Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Kupang, Oktovianus Naitboho, S.Pd,. M.Si,. mengungkapkan sanksi bagi yang mengganti nama peserta asesmen nasional 2021.

“Satuan pendidikan tidak diberikan kewenangan untuk mengganti peserta asesmen nasional sesuai standar operasional prosedur yang telah ditentukan,” ujarnya kepada media ini, Selasa, (21/9/2021).

Segala bentuk sanksi, tegasnya, telah tertuang pada pakta integritas di lembaran terakhir dari SOP asesmen nasional tersebut.

“Apabila ketahuan mengganti peserta atau menggunakan “joki” maka akan ada sanksi bagi guru, siswa serta sanksi bagi penyelenggara baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat dinas jika melakukan kecurangan, sanksinya adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana karena tindakannya penipuan,” tegasnya.

Lebih lanjut Oktovianus menjelaskan bahwa sampel yang ditentukan untuk mengikuti asesmen nasional di tiap satuan pendidikan oleh Kemendikbud sangat representatif berdasarkan data Dapodik.

Sehingga, lanjutnya, jika satuan pendidikan inginkan ada perubahan nama, maka sekolah harus bersurat ke dinas lalu dinas bersurat ke Direktorat di Kemendikbud, tentunya dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk diketahui, Asesmen nasional itu pemetaan mutu pendidikan berbasis satuan pendidikan secara komprehensif, Evaluasi tersebut menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar

Sifatnya ingin memotret mutu pendidikan secara komprehensif maka penentuan pesertanya di tiap satuan pendidikan dilakukan secara sampel. (DN/RN)

Komentar