oleh

Berinvestasi di Manggarai Timur Harus Penuhi Syarat Izin Usaha

RADARNTT, Borong – Pandemi Covid-19 belum tahu kapan berakhir, karena itu perlu inovasi bisnis dan investasi agar ekonomi tetap bergerak. Kabupaten Manggarai Timur, memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat menggiurkan untuk dikembangkan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Manggarai Timur, Abubakar, kepada media ini Rabu, (17/2/2021) mengatakan bahwa jenis usaha yang bisa dikembangkan pelaku usaha di daerah itu harus berijin atau legal.

Ia menyebutkan, jenis ijin yang perlu dimiliki setiap pelaku usaha adalah berupa Surat Ijin Usaha Perdaganang (SIUP). Selain itu, masih ada surat ijin jenis lainnya.

“Selain surat ijin usaha perdagangan, ada juga ijin lain seperti surat ijin penelitian, surat ijin selesai penelitian, dan surat ijin mendirikan bangunan (IMB),” ungkap Abubakar.

Adapun persyaratan perijinan SIUP, kata Abubakar, untuk Perdagangan Umum harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Lingkungan, dan IMB.

Seperti pusat perbelanjaan, “Kalau jenis toko swalayan yang berdiri sendiri syaratnya: pertama, memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua, rekomendasi dari instansi yang berwenang, ketiga, memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah, dan keempat, memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil,” kata Abubakar,.

Abubakar menjelaskan, toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, syaratnya antara lain; pertama, memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market); kedua, rekomendasi dari instansi yang berwenang; ketiga melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya toko swalayan; dan keempat, memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

Ia menyebutkan mekanisme dan prosedur pengurusan ijin yaitu: pertama, pemohon mengambil nomor antrian, kedua,  pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket, ketiga, pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas, keempat, pemohon menerima tanda terima berkas dari petugas loket, kelima, pemohon membayar ke loket, keenam, pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.

“Jangka waktu penyelesaian paling lama 10 hari kerja, tetapi rata rata sesuai pencapaian target RPJMD 5 hari kerja. Tidak ada biaya, untuk produk pelayanan surat izin usaha perdagangan,” tutur Abubakar.

Definisi dan ruang lingkup SIUP yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pelaku usaha untuk melaksanakan usaha di bidang usaha perdagangan umum, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan berbagai jenis usaha.

“Diantaranya; Pedagangan Besar (PB), Pedagangan Eceran (PE), Aktivitas Penyewaan (AP), Kaki Lima dan Los Pasar (KL-LP) dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (SGU THO),” terang Abubakar.

Persyaratan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMBG), yaitu: pertama, Surat Izin Lokasi, kedua, Dokumen Studi Lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/SPPL/) bagi bangunan tertentu, ketiga, Dokumen Teknis (Gambar, Struktur, dan RAB sesuai dengan klasifikasi Bangunan, keempat, Surat Pernyataan Pencegahan Gangguan dan Pencemaran Lingkungan.

“Kalau yang melalui SIMBG, persyaratan kesatu, Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, kedua, Izin Lokasi. Ketiga, Data pemilik Bangunan Gedung, dan keempat, Rencana teknis Bangunan Gedung yang mencakup: a) Rencana arsitektur; b) Rencana struktur; dan c) Rencana utilitas,” tutur Abubakar.

Dikatakan Abubakar, mekanisme dan prosedur pengurusan SIMBG meliputi: pertama, pemohon mengambil nomor antrian, kedua, pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket, ketiga, pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas, keempat, pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat, kelima, pemohon membayar ke loket, keenam, pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.

Jangka waktu Penyelesaian, kata Baubakar,
paling lama 14 hari kerja. Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan merujuk kepada Peraturan Daerah Manggarai Timur Nomor 2 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 42 Tahun 2019.

Surat ijin penelitian, menurut Abubakar, itu berkaitan kegiatan penelitian di Manggarai Timur. Syaratnya adalah surat pengantar dari instansi terkait, seperti lembaga pendidikan, surat rekomendasi dari Kesbangpol setempat, dan melaporkan ke loket perijinan.

Pelayanan berdasarkan standar operasional pelayanan (SOP) yang diberikan oleh Bupati. Terkait ketiga jenis ijin diatas, yang paling dominan. Menurut Abubakar, ada 46 jenis Ijin yang sesuai dengan SOP yang berlaku, dan lama proses pengerjaannya maksimum, 10 hari kerja.

Abubakar juga menyebutkan ada 303 jenis usaha yang masuk dalam usaha perdagangan, yang dapat dikembangkan di kabupaten Manggarai Timur. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan