oleh

Butuh Mediasi Gubernur Akhiri Konflik Ketua DPRD dan Pemda Alor

-Alor, Daerah-2.148 views

RADARNTT, Kalabahi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor, Sony O Alelang menegaskan bahwa pihaknya sudah membuat laporan polisi ke Kepolisian Resor Alor atas kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eny Anggrek terhadap pemerintah daerah terkait kebijakan mutasi staf di Sekretariat Dewan.

Untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung di Polres Alor maka pada Rabu (10/2/2021) sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin langsung Sekda Sony O Alelang bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar aksi di Mapolres Alor untuk menyampaikan pernyataan sikap mendukung proses hukum dan meminta Kapolres Alor segera memanggil dan memeriksa pihak terlapor.

“Kita sudah buat laporan polisi terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eny Anggrek. Dan hari ini kita datang menyampaikan pernyataan sikap mendukung proses hukum yang sedang berlangsung dan meminta agar kasus ini segera dibuka untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat,” kata Alelang.

Dosen Ilmu Pemerintahan dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek mengatakan, DPRD dan Pemerintah Daerah seturut regulasi Otonomi Daerah, DPRD ditempatkan bersama Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur Pasal 1 ayat (2) UU No. 32/2004 (perubahan terakhir UU No.12/2008). Penempatan posisi seperti ini berarti mempertegas posisi DPRD dan Kepala Daerah sebagai mitra dalam penyelengaraan pemerintahan.

Manakala terjadi persoalan terutama kebijakan pemerintah dinilai DPRD berdampak serius terhadap daerah dan masyarakat luas, maka DPRD dapat menggunakan hak dan kewajibannya melakukan kontrol. Merujuk pada UU No.7/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, diberikan tugas dan kewenangan untuk menggunakan hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat. Dalam alur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejumlah kewenangan ini bila dijalankan maka akan tercipta good governance dan clean governace dalam penyelenggaraan pemerinathan daerah.

“Terkait perseteruan antara Ketua DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Alor, lebih elegannya DPRD menggunakan kewenangan-kewenangannya itu untuk meminta Kepala Daerah menjelaskan keputusan yang dibuat dimana oleh DPRD berdampak buruk bagi kabupaten Alor dan rakyat. Setidaknya bisa membentuk Panitia Khusus untuk itu,” saran Ola Hurek.

Namun, lanjut Ola Hurek, perseteruan sudah merebak jauh maka diperlukan mediasi oleh Gubernur NTT agar perseteruan ini segera diatasi agar tidak terjadi kontra produktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik di kabupaten Alor.

“Posisi Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, segera bereaksi cepat memediasi perseteruan tersebut. Jika langkah ini ditempuh maka perseteruan tersebut dipandang sebagai dinamika relasi DPRD dan eksekutif dalam penyelenggraan pemerintahan,” tegas Ola Hurek.

Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang,  Dr. Yohanes Tuba Helan,  SH., MH. juga menegaskan bahwa sesuai UU No.7/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3, kasus ini dalam rangka penggunaan fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif sehingga tidak bisa diproses secara pidana. Anggota DPRD memiliki hak imunitas atas pernyataan dalam sidang maupun di luar sidang. Tidak bisa ditangkap, ditahan, maupun dituntut di depan pengadilan.

Sehingga menurut Tuba Helan, polisi tidak melanjutkan laporan dan akan dikembalikan ke proses politik, misalnya Bupati hadir di sidang dewan untuk menjelaskan kebijakan mutasi itu.

Terkait adanya demo atau unjuk rasa menyampaikan pernyataan sikap yang dilakukan sejumlah ASN yang dipimpin langsung oleh Sekda Alor, Tuba Helan menilai sebagai sesuatu yang kurang etis.

“Birokrat tidak etis demo seperti itu, mereka bukan selevel dengan DPRD. Apalagi yang disoroti adalah kebijakan mutasi oleh Bupati, maka Bupati yang boleh bersikap, bukan birokrat,” tegas Tuba Helan.

DPRD merupakan badan legislatif daerah yang kalau dilihat berdasarkan UU Pemda maka DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 149 ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. Ayat (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Ayat (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.

“Apabila kita lihat secara seksama, maka DPR memiliki fungsi pengawasan (Pasal 149 ayat (1) huruf c, namun di Pasal 149 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa fungsi-fungsi itu harus dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Tentu konsekuensi dari menjaring adalah melakukan kunjungan kerja (kunker), melakukan pertemuan dengan masyarakat baik secara kelompok maupun individu guna membuat laporan yang harus dibahas dalam sidang-sidang DPRD setempat.”

Demikian dijelaskan Dosen Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Melkianus E N Benu, SH., M.Hum.

Artinya melalui rapat-rapat itulah DPRD menyampaikan kehendak sebagai bentuk pengawasan baik kepada Pemda (Bupati, Wakil Bupati, unsur SKPD di daerah setempat), BUMD, Pemdes dan masyarakat di daerah setempat.

Pertanyaan saya sederhana, apakah Ketua DPRD Kabupaten Alor telah melaksanakan fungsinya atau belum sesuai regulasi UU Pemda?

“Sebab banyak DPRD kabupaten/kota yang terpola dengan aturan internalnya sehingga fungsi-fungsi tidak terlaksana dengan baik, belum lagi tidak ditunjang dengan SDM yang memadai maka imbasnya hanya datang duduk diam dan seterusnya, sampai akhir masa jabatannya pun tidak bisa membuat sesuatu bagi konstituennya,” tutur Benu.

Terobosan DPRD tentu atas dasar konstituennya sebab target kinerja DPRD harus diukur dari sejauh mana memberikan manfaat bagi konstituennya. Banyak lembaga survei yang memberikan stigma negatif bagi DPRD akibat fungsinya tidak mampu dilaksanakannya dengan baik dan benar.

“Berkaitan dengan masalah lapor melapor, hasut menghasut, dan ancam mengancam, tentu ujung-ujungnya demontrasi, dan membuat rusuh. Sebaiknya tidak penting untuk dilakukan ASN atau sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai Pemda Alor, termasuk anggota DPRD setempat baik atas nama pribadi maupun institusinya,” saran Benu.

Sebab setiap institusi memiliki aturan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksinya, termasuk kode etiknya sehingga apabila persoalan itu telah disampaikan kepada pihak kepolisian maka yang terpenting Pemda Alor perlu mengirimkan surat atau semacam menyuruh pegawainya untuk meminta perkembangan atas laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian.

Artinya berlindung di pihak kepolisian itu sebagai wujud dari menghindari konflik secara horisontal dan vertikal dan bisa saja meledak akibat membuat mosi tidak percaya.

“Saya mendengar bahwa ada aspirasi dari sekelompok orang yang mengatasnamakan Pemda Alor dan menyampaikan tuntutan kepada pihak Polres Alor seperti dikatakan, “Bahwa proses penegakan hukum ini menjadi pantauan kami selaku pimpinan OPD untuk dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai. Dan apabila dalam waktu yang seharusnya, permasalahan ini tidak dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan maka kami akan kembali mendatangi Bapak Kapolres Alor dalam jumlah yang lebih banyak untuk bersama mendorong kasus ini agar cepat terselesaikan secara hukum,” kata Benu mengulangi.

Sebenarnya, lanjutnya, polisi memiliki SOP dalam menangani setiap laporan, apakah bisa dibuktikan atau tidak, tentu polisi akan memberikan semacam surat pemberitahuan tentang suatu laporan yang telah diterimanya. Bukan harus menyampaikan hal semacam tuntutan. Sebaliknya proses hukum yang ada di pihak kepolisian tentang laporan Pemda pun mestinya target dalam proses penanganannya, agar tidak bias ke politik.

“Sebab masalah hukum harus dikendalikan merdasarkan persedur hukum yang berlaku juga. Kalaupun hal itu dimungkinkan polisi sebagai pihak yang bisa memediasi maka harus membuat laporan agar tidak terkesan masalah itu dibiarkan dan menjadi masalah baru,” pangkas Benu. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan