oleh

Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Ruteng Tahan Mantan Kades dan Bendahara Desa Lemarang

RADARNTT, Ruteng – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng resmi menahan mantan Kepala Desa dan Bendahara Desa Lemarang, kecamatan Reok Barat, kabupaten Manggarai, NTT terkait dugaan tidak pidana korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Mantan Kepala Desa Lemarang Donatus Su dan Bendahara Desa Katarina Rensi ditahan usai menjalani pemeriksaan selama delapan jam, Senin 31 Mei 2021. Kedua tersangka dijebloskan di rumah tahanan Polres Manggarai, diberangkatkan sekitar pukul 19.00 Wita menggunakan mobil tahanan Kejari Ruteng dengan nomor polisi EB 924 WR.

Mantan Kepala Desa dan Bendahara Desa dinilai melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang -undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 5 tahun lebin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ruteng, Bayu Sugiri, SH dalam Konfensi Pers mengatakan bahwa, dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Lemarang untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 dianggarkan untuk pelaksanaan tujuh pembangunan fisik namun dalam pelaksanaannya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak berfungsi secara maksimal. Karena, TPK hanya mengontrol material yang diperlukan dilokasi pekerjaan dan melaporkan kepada Kepala Desa secara lisan.

Berdasarkan keterangan para Tersangka yang menjadi TPK menerangkan bahwa, seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa Lemarang baik dalam pemesanan dan pembelian seluruh material untuk pelaksanaan pembangunan.

“Bahwa dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di desa Lemarang, kecamatan Reok Barat, kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dimana Kepala Desa Lemarang membuat Surat Perintah Pembayaran sendiri tanpa ada proses verifikasi dari Sekretaris Desa dan fungsi dari Tersangka Katarina Rensi selaku Bendahara tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Tersangka Katarina Rensi tidak pernah mengelola ataupun memegang uang,” ungkap Bayu.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa, begitu pula untuk teknis pembelian material untuk kegiatan pembangunan dan pembayaran ongkos tukang dibayar langsung oleh Tersangka Donatus Su sehingga dalam pembayaran pembelian material Tersangka Katarina Rensi tidak mengetahui berapa sebenarnya yang harus dibayarkan karena Tersangka Donatus Su sendiri yang memesan barang ke toko dan Tersangka Donatus Su sendiri yang melakukan pembayaran ke toko namun Tersangka Donatus Su sama sekali tidak pernah menyerahkan nota-nota riil pembelian bahan-bahan material kepada Tersangka Katarina Rensi sehingga Tersangka Katarina Rensi tidak mengetahui pengeluaran uang sebenarnya dipergunakan untuk apa saja.

Kajari juga mengatakan bahwa untuk mempertanggung jawabkan uang yang telah dipergunakan maka Tersangka Donatus Su meminta operator dan Tersangka Katarina Rensi untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban dimana didalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dibuatkan kwitansi yang disesuaikan dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan dilampirkan nota dukung yang fiktif karena nota dukung tersebut bukan merupakan nota atas pengeluaran yang sebenarnya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tersangka dari pukul 11.00 Wita hingga 17.50 Wita langsung dilakukan penahanan berdasarkan Usul Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng sesuai Nota Dinas Koordinator Tim Penyidik tanggal 31 Mei 2021.

“Penahanan dalam tahap penyidikan ini akan dilakukan selama 20 hari mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 19 Juni 2021 terhadap masing-masing Tersangka yang akan diserahkan di Ruang Tahanan Polres Manggarai dikarenakan Rumah Tahanan Ruteng tidak menerima Tahanan yang belum memiliki Penetapan Pengadilan,” tutur Bayu.

Terkait kerugian negara, kata Bayu, total sementara kerugian negara mencapai Rp229.972.566. Masih ada kemungkinan penambahan jumlah kerugian negara, karena masih dalam proses penelusuran lebih lanjut.

“Adapun total kerugian negara, mencapai Rp229.972.566, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara,” ungkap Kajari.

Untuk diketahui, sebelumnya Kejari Ruteng melakukan penggeledahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Manggarai, terkait dugaan korupsi di Desa Lemarang, Kamis 27 Mei 2021 pukul 09.23 Wita.

Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejari Manggarai, Rizal Pradata.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Siprianus Jamun mengakui bahwa penggeledahan ini terkait kasus korupsi Dana Desa di Desa Lemarang dengan tersangka mantan Kades dan Bendahara Desa Lemarang.

“Penggeledahan ini terkait kasus di Desa Lemarang, korupsi dana desa dari 2017 sampai 2018 oleh mantan Kades dan Bendahara Desa” ungkapnya.

Berkas yang diperiksa dalam penggeledahan ini dokumen SPJ Desa Lemarang dan saksi Kabid Pemberdayaan Desa Dinas PMD. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan