oleh

Edi Endi Soal Wacana Sanksi Pemecatan ASN, Akademisi: Prestasi Buruk Diawal Kepemimpinan

RADARNTT, Labuan Bajo – Akademisi menyoroti soal wacana Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi yang akan memecat tenaga kontrak yang tidak masuk kerja selama lima hari. Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Alfitus Minggu menilai jika wacana tersebut dinilainya sebagai keputusan yang ilegal jika tidak ada regulasi yang mengatur.

“Harus ada regulasi seperti itu (yang mengatur pemecatan tenaga kontrak, red). Kalau tidak ada regulasinya itu ilegal loh,” ujarnya saat dikonfirmasi media ini, Senin, 8 Maret 2021.

Alfitus Minggu menjelaskan bahwa wacana Edi Endi soal sanksi pemecatan terhadap tenaga kontrak yang malas memang sebagai suatu spirit sebagai kepala daerah. Karena itu, wacana pemecatan terhadap tenaga kontrak yang malas dipandang sebagai hak seorang kepala daerah. Namun, lanjut Alfitus, keputusan itu harus lahir dari suatu regulasi sebagai acuan dasar dalam menawarkan solusi.

“Ada nga acuannya yang mengatur tentang hal itu (pemecatan, red). Bupati tidak boleh seenaknya menawarkan kebijakan. Harus didasari regulasi,” ujarnya.

Alfitus menjelaskan bahwa jika Bupati Edi Endi membuat keputusan tersebut tanpa ada regulasi yang jelas maka itu dianggap sebagai pencitraan yang hanya menguntungkan Bupati Edi Endi.

“Keuntungannya seperti apa ya itu tadi pencitraan. Biar masyarakat menilai bahwa Bupati baru harapan baru. Sehingga seolah olah semua kebijakannya semuanya benar dan seenaknya saja,” ujarnya.

Lebi lanjut Alfitus menjelaskan bahwa jika Bupati Edi tetap menggaungkan wacana tersebut maka ini menjadi prestasi buruk diawal kepemimpinan Edi Endi sebagai Bupati Manggarai Barat.

Selain itu, Edi Endi dianggap menciptakan konflik baru di tengah masyarakat karena meningkatkan angka pengangguran di Manggarai Barat.

Menurutnya, masih ada solusi lain yakni dengan memberikan surat peringatan pertama dan kedua (SP-1 dan SP- 2). “Tidak langsung pemecatan begitu. Karena jangan sampai menguntungkan pihak lain. Karena bagaimana pun mereka itu aset negara loh,” ujarnya.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengatur tentang jenis pemberhentian PNS; pelaksanaan pemberhentian PNS; penyampaian keputusan pemberhentian; pemberhentian sementara; pengaktifan kembali; kewenangan pemberhentian, pemberhentian sementara, pengaktifan kembali; hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan; uang tunggu dan uang pengabdian.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian PNS, Jenis pemberhentian terdiri atas: pemberhentian atas permintaan sendiri; pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun; pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah; pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani; pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang; pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan; pemberhentian karena pelanggaran disiplin; pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.

Selain jenis pemberhentian tersebut di atas, berdasarkan Peraturan BKN atau Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian PNS, dinyatakan pula bahwa PNS dapat diberhentikan karena hal lain, yakni: tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara; PNS yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan; terbukti menggunakan ijazah palsu; tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar; PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan; pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyak hal baru yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 ini, salah satu hal adalah pemberhentian PNS yang tidak memenuhi target kinerja. 

Dinyatakan dalam peraturan ini bahwa PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Target kinerja dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:

Pertama, Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 (seratus sepuluh) sampai angka kurang dari/sama dengan 120 (seratus dua puluh) dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;

Kedua, Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai angka kurang dari/sama dengan 120 (seratus dua puluh);

Ketiga, Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai angka sama dengan 90 (sembilan puluh);

Keempat, Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 (lima puluh) sampai angka sama dengan 70 (tujuh puluh);

Kelima,  Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50 (lima puluh). (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan