oleh

Hakim Bebaskan Jonas Salean, Tamparan Keras Bagi Jaksa

RADARNTT, Kupang – Hakim Pengadilan Tipikor Kupang memvonis bebas Mantan Walikota Kupang periode 2012-2017 Jonas Salean dalam amar putusannya, Rabu (17/3/2020), yang sebelumnya ditutut 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena diduga melakukan pembagian aset tanah milik pemerintah. Putusan tersebut merupakan  tamparan keras terhadap jaksa yang dinilai tidak cermat menetapkan tersangka.

Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, SH., MH. menegaskan Hakim Pengadilan Tipikor Kupang tidak keliru memvonis bebas Mantan Walikota Kupang Jonas Salean dalam amar putusannya. Karena status tanah bukan aset Pemerintah Kota Kupang, sehingga tidak bisa didakwa korupsi merugikan keuangan atau perekonomian negara.

“Tanah yang menjadi objek pembagian belum jelas statusnya, seharusnya jaksa pastikan dulu status tanah baru tetapkan tersangka,” tegas Tuba Helan.

Menurutnya, ada tiga kemungkinan status tanah, yaitu: pertama, tanah negara, karena di atasnya tidak dilekatkan hak apapun. Kedua, tanah Pemerintah Kabupaten Kupang, karena sertifikat hak pakai nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang sebelum kota Kupang sebagai daerah otonom terbentuk dan tidak diserahkan ke Pemerintah Kota Kupang, dan Ketiga, tanah perorangan, karena ada bukti sertifikat.

“Kalau tanah negara Walikota boleh membagi ke perorangan, tanah Pemerintah Kabupaten Kupang maka surat keputusan Walikota batal demi hukum (tidak berlaku), tanah perorangan maka masalah perdata soal pembagian itu,” jelas Tuba Helan.

Terkait pemulihan nama baik Jonas Salean, Tuba Helan, menunggu sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, biasanya hal begini,jika divonis bebas maka selesai persoalan. “Harusnya kejaksaan lebih berhati-hati menetapkan orang jadi tersangka,” tegasnya.

Sementara, Melkianus E N Benu, SH., M.Hum., menegaskan persoalan kapling tanah yang menyeret Mantan Walikota Kupang Jonas Salean merupakan tamparan bagi jaksa atas dakwaan yang tidak cermat melihat persoalan hukum sebagai peristiwa hukum berdasarkan tanpa fakta hukum yang terjadi.

“Artinya bahwa jaksa ingin menghukum beliau (Jonas Salean), namun peristiwa hukum ini harus menjadi pelajaran yang berharga agar ke depan dakwaan yang dinilai belum final tidak boleh dilakukan secara semena-mena oleh jaksa dengan berlindung pada asas praduga tak bersalah. Sebab jaksa selaku aparat penegak hukum harus melihat peristiwa hukum itu sebanding dengan fakta hukum yang sebenarnya,” terang Benu.

Lembaga penegak hukum seperti jaksa, kata Benu, wajib menyelidiki peristiwa hukum berdasarkan kenyataan hukum (fakta hukum) yang berlaku agar semua kasus yang berdampak secara pidana harus benar-benar dilihat secara detail berdasarkan fakta hukum. Kendatipun demikian, jaksa kerap kali mengabaikan hal-hal yang objektif dalam menyelidiki sutau peristiwa hukum yang terjadi dan lebih kepada hal subjektif semata dalam menetapkan tersangka.

“Apabila dalam kasus pidana dan dakwaan itu telah dibuktikan dengan sejumlah alat bukti namun belum berkoresponden dengan fakta hukum maka ujung-ujung hanya akan merugikan pelaku/calon pelaku. Sebab asas praduga tak bersalah bukan harus semuanya ditentukan oleh lembaga pengadilan, karena lembaga kejaksaan juga sudah bisa menilai laik fungsinya hasil penyelidikan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentu hal ini perlu dihindari agar sentimen secara subjektif jangan terjadi bagi seseorang,” tegas Benu.

Menurut Benu, lembaga pengadilan hanya untuk mengadili perkara dan kehadiran jaksa dalam kasus pidana pada umumnya harus mengurangi beban pengadilan yang selalu konsentrasi pada pertimbangan hukum secara materil. Sebab apabila kasus pidana itu diputuskan bahwa batal demi hukum maka terkesan dakwaannya tidak pernah ada dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu telah dirumuskan secara keliru dan itu menjadi berkesan secara tidak objektif dalam melakukan penyelidikan.

“Lain halnya dengan kalau bukan batal demi hukum, dan tersangka dibebaskan oleh hakim akibat salah tangkap atau salah tuntut akibat penerapan hukum materil yang tidak sesuai peristiwa hukum atau fakta hukum yang terjadi, maka jaksa boleh banding untuk memperbaiki dakwaannya sesuai syarat hukum materil yang berlaku, tandas Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang.

Ia menegaskan bahwa, dalam kasus Mantan Walikota Kupang Yonas Salean apabila beliau mau memberikan pelajaran bagi jaksa maka hak-haknya wajib dipulihkan. Namun bebannya akan dikenakan kepada negara, yang seolah-olah negara yang salah. Padahal secara objektif kasus itu dianggap tidak pernah ada oleh majelis hakim di pengadilan yang diputuskan dengan batal demi hukum.

“Tentu jaksa selaku petugas yang menyelidiki peristiwa hukum itu tidak objektif dalam menelusuri fakta hukum yang terjadi, bahkan bisa dipahami bahwa jaksa lebih kepada menerapkan asas praduga tak bersalah dari pada menyelidiki kasus tersebut secara objektif sesuai hukum materil yang berlaku,” pungkas Benu.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menetapkan mantan Walikota Kupang Jonas Salean sebagai tersangka kasus pembagian tanah. Ia ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kejati NTT, Kamis (22/10’/2020).

Jonas Salean didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jonas dituntut 12 tahun penjara oleh JPU pada sidang yang berlangsung pada Selasa (15/2/2021). Membayar denda Rp 1 miliar dengan subsider enam bulan kurungan serta membayar kerugian negara Rp 750 juta. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan