oleh

Ini Tanggapan DPRD Manggarai Timur Terkait Minimnya Anggaran Dinas Sosial

RADARNTT, Borong – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Petrus Jafar menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memangkas anggaran dinas sosial tetapi membahas dan menetapkan alokasi anggaran sesuai dengan peruntukkan.

Jafar menjelaskan, dinas sosial kabupaten Manggarai Timur telah mendapat alokasi anggaran sesuai dengan pagu dana untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp5 miliar lebih.

Pagu dana itu, kata dia, sudah termasuk gaji ASN. Untuk gaji ASN Rp2,5 miliar lebih dan sisahnya Rp2,6 miliar lebih.

“Sehingga, dana operasionalnya untuk dinas sosial, kurang lebih Rp2,6 miliar. Di dalam dana itu juga terdapat gaji 14 tenaga harian lepas (THL). Terkait penanganan perlindungan dan jaminan sosial bagi tanggap darurat bencana, sudah ada dananya kurang lebih Rp1 miliar,” tegas Jafar, saat dikonfirmasi media ini, Kamis (11/2/2021).

Dikatakan Jafar, perlindungan dan jaminan sosial bagi tanggap darurat bencana dinas sosial bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Manggrai Timur.

Ia mengatakan, dana hampir Rp1 miliar itu dihibahkan ke PMI. Adapun yang dirasionalisasi oleh Komisi A terkait pagu dana yang dihibahkan kepada PMI, kata Jafar, karena terjadi belanja yang tumpang tindih. semisal belanja yang sudah dibelanjakan tahun sebelumnya, dirasionalisasi sebelumnya adalah Rp150 juta.

Terkait program disabilitas, Ia mengaku bahwa ada kekurangan dana. Sehingga dari 1.347 penyandang disabilitas yang dibantu oleh dinas sosial hanya 10 orang, setiap orang mendapat bantuan Rp1 juta, itu sangat kurang.

“Jumlah itu yang diakomodir segitu, karena dana kita kurang , dan begitu sudah. Mungkin itu yang akan kita perjuangkan melalui anggaran perubahan nanti,” ungkapnya.

Jafar mengaku akan perjuangkan penambahan jumlah yang akan mendapat bantuan khusus penyandang disabilitas.
Dikatakannya yang memahami betul tentang pemangkasan anggaran itu Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Coba tanyakan langsung kepada Ketua DPRD, kebetulan dia Ketua Banggar,” kata Jafar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, sekaligus Ketua Banggar, Heremias Dupa, kepada media ini melalui sambungan teleponnya pada Jumat (12/2/2021) pagi mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 untuk penanganan bencana sudah dialokasikan melalui Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kegiatan tanggap darurat bencana.

Komponen APBD di belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp5,5 miliar untuk kegiatan darurat bencana. Menurut Dupa, tugas dinas sosial adalah koordinasi dan konsolidasi data terkait perlindungan dan jaminan sosial korban bencana. Bukan mengambil alih peran dan fungsi BPBD terkait bantuan korban tanggap darurat bencana.

Masih dari Dupa, pada APBD tahun anggaran 2020 lalu, Pemda Manggarai Timur sudah alokasikan anggaran Rp250 juta untuk sensus dan verifikasi 74.000 kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Manggarai Timur.

“Diharapkan, semoga hasil dan ouput anggaran di dinas sosial sudah punya data terkait KK miskin dengan variabel dan Indikator yang sudah terukur jelas,” tegasnya.

BPBD sudah menjadi reprensasi respon Pemda terhadap korban bencana. Bukan semua dinas harus mengambil bagian untuk urus hal yang sama.

“Pemerintah telah menyediakan bantuan darurat untuk korban bencana daerah melalui BPBD, itu sudah direalisasikan di beberapa lokasi titik bencana,” ungkapnya.

Menurut Dupa, dinas sosial juga harus turun memantau dan mengambil data korban bencana untuk kebutuhan kartu perlindungan sosial atau jaminan sosial. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan