oleh

Kades Tubbe dan Dua Bendahara Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

-Alor, Daerah-1.242 views

RADARNTT, Kalabahi – Kepala Desa Tubbe, Ebenhaezer Sau Sabu, mantan Bendahara tahun 2019, Ferdinan Bery Pandu, dan Bendahara tahun 2020, Jems David Beriluky ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor. Diduga kerugian keuangan negara mencapai Rp1 Miliar.

Penetapan tiga orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa Tubbe, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi NTT untuk tahun anggaran 2019 dan 2020.

Dilansir timordailynews.com, dua dari tiga tersangka ini, yakni mantan bendahara dan bendahara langsung dieksekusi penahanan oleh kejaksaan ke tahanan Mapolres Alor. Sedangkan sang Kepala Desa “digiring” Kejaksaan ke rumah karantina di wisma Kodim 1622 Alor karena yang bersangkutan positif Covid-19.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Alor, Samsul Arif, SH, MH dalam jumpa pers kepada Wartawan di Kantor Kejari Alor, pada Senin malam 19 Juli 2021. Samsul Arif dalam jumpa pers itu didampingi oleh Tim Jaksa Kejari Alor.

Kajari dalam penjelasannya mengatakan, pengungkapan kasus dana desa Tubbe ini bermula dari laporan masyarakat pada bulan Januari 2021. Pengaduan atau laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan membentuk tim jaksa penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, kata Arif, ditemukan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi. Indikasi temuan ini kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Jadi hasil penyelidikkan umum, memang ditemukan alat bukti yang mendukung terjadinya korupsi. Dalam penyelidikkan umum kita temukan data yang mendukung, sehingga kita tingkatkan ke penyidikan khusus, dan selanjutnya ditemukan calon tersangka, dan kita kemudian tetapkan tiga tersangka,” jelas Arif.

Ketiga tersangka yang dimaksud, adalah Kepala Desa Tubbe, Ebenhaezer Sau Sabu, mantan Bendahara tahun 2019, Ferdinan Beri Pandu, dan Bendahara 2020, Jems David Beriuky.

Menurut Arif, pihaknya dalam penangganan kasus ini juga bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Alor dalam pemeriksaan tujuan tertentu baik untuk pengelolaan dana tahun anggaran 2020 maupun tahun 2019. Dimana polanya hasil pemeriksaan Kejaksaan tahun 2020 lalu dikembangkan dengan pemeriksaan ke tahun 2019.

Untuk pemeriksaan tersebut ditemukan kerugian negara untuk tahun 2020 lebih-kurang sebesar Rp370 juta, dan tahun 2019 lebih-kurang sebanyak Rp470 juta. Sehingga total kerugian yang ditemukan lebih-kurang sebesar Rp1 Miliar untuk dua tahun anggaran.

Sementara menyinggung soal modus dari kasus ini, Arif menjelaskan, Kepala Desa dan Bendaharanya telah melakukan pembelanjaan fiktif dari dana yang ada, sehingga otomatis bukti pertanggungjawaban juga fiktif.
Contohnya, Arif menyebutkan, perangkat desa ada pembayaran siltap difiktifkan, maupun insentif bagi warga.

“Jadi kasus ini telah ada tersangkanya, dan rencananya ketiganya kita tahan, tetapi karena kondisi pandemi sehingga kita melakukan rapid antigent, hasilnya 2 orangnya yakni bendahara dan mantan bendahara negatif, sementara Kepala Desa dinyatakan positif covid-19, sehingga tadi Jaksa Penyidik gelar rapat, dan kesimpulannya 2 bendahara di tahan, sementara Kepala Desa dilakukan isolasi di Wisma Kodim 1622 Alor. Nanti 5 atau 7 hari kalau diperiksa Kades telah negatif, kita lakukan penahanan,” tambah Arif dengan tegas, melansir timordailynews.com. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan