oleh

Kadinkes, Direktur RSUD dan BPJS Klarifikasi Terkait Pasien Covid-19 Rawat Jalan yang Bayar Tunai

RADARNTT, Waikabubak – Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara Satgas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Sumba Barat, Bonar B. Sinaga, bersama Direktur RSUD Waikabubak, Pavliando Saragih, dan Kepala BPJS Kabupaten Sumba Barat Eka Pristiwati Suryaningrum, mengklarifikasi terkait salah satu pasien terkonfirmasi Covid-19 yang sempat ditangani oleh petugas RSUD Waikabubak, yang menjalani isolasi mandiri (rawat jalan) dan membayar tunai di RSUD Waikabubak, pada Senin (5/4/2021) lalu.

Sebelumnya, media ini telah memberitakan bahwa salah satu pasien terkonfirmasi Covid-19 yang sempat ditangani oleh petugas RSUD Waikabubak, namun karena ruang isolasi penuh maka pasien tersebut disuruh lakukan isolasi mandiri (rawat jalan) dan dokter yang tangani saat itu meminta bayar tunai.

Terkait hal ini, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat bersama Direktur RSUD Waikabubak dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, mengklarifikasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang rawat jalan yang sempat ditangani pihak RSUD Waikabubak dan membayar tunai, yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Rabu (7/4/2021) sore.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Bonar B. Sinaga mengatakan, selama ini judulnya bahwa semua pasien Covid-19 ditanggung oleh Negara.

“Akan tetapi semua ada kriteria, makanya hari ini saya panggil Kepala BPJS Kesehatan cabang Sumba Barat untuk menjelaskan, mana yang ditanggung oleh BPJS dan mana yang tidak. Kelemahan kita selama ini, karena kita di sini belum ada RT – PCR. Saat ini kita masih mengacu pada aturan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emergency Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.” kata Kadis Kesehatan itu.

Terkait aturan tentang PCR, lanjutnya, kemarin kita baru dapat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/4344/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), namun keputusan ini baru berlaku mulai tanggal 20 April 2021 ke atas. Jadi, mulai tanggal 20 April 2021 ke atas, semua pasien Covid-19 baik yang rawat inap maupun rawat jalan, semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Terkait pasien Covid yang rawat jalan yang bayar tunai itu, pihak Rumah Sakit masih mengacu pada KMK RI Nomor : HK.01.07/KEMENKES/446/2020 itu, karena untuk pemeriksaan lain yang tidak dipersyaratkan ditanggung oleh BPJS, itu yang dibayar tunai oleh pasien terkonfirmasi Covid-19 rawat jalan yang bersangkutan”. Sebut Bonar B. Sinaga saat memberikan statement klarifikasi kepada awak media di ruang kerjanya

Direktur RSUD Waikabubak, Pavliando Saragih, juga menyampaikan hal senada, “Persoalan kita selama ini adalah masalah belum ada RT – PCR. Baru keluar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/4344/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 19 (COVID-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 19 (COVID-19), yang baru akan berlaku mulai tanggal 20 April 2021 ke atas. Sehingga selama ini, kami pihak Rumah Sakit masih mengacu pada Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emergency Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Sehingga untuk pemeriksaan lain yang tidak dipersyaratkan ditanggung oleh BPJS, itu yang dibiayai oleh Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 rawat jalan tersebut. Kami juga tidak bisa klaim pembiayaan di BPJS terkait Pasien terkonfirmasi Covid-19 rawat jalan yang sudah bayar tunai. Jadi, mulai tanggal 20 April 2021 ke atas, semua pemeriksaan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 baik yang rawat inap maupun yang rawat jalan, semuanya ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya.

“Di RSUD Waikabubak, ada 12 (dua belas) tempat tidur khusus pasien Covid-19. Dari 12 tempat tidur yang tersedia ini, untuk pasien Covid-19 yang sedang berat, yang bisa memastikan pasien Covid-19 harus rawat inap adalah dokter penyakit dalam. Takutnya kita nanti, misalnya pasien Covid-19 yang ringan-ringan kalau kita paksakan harus rawat inap di ruang isolasi, maka pasien Covid-19 yang sedang berat yang tiba-tiba ada yang sesak napas yang membutuhkan alat, maka kita bingung harus bagaimana, karena ruang isolasi kita di RSUD Waikabubak terbatas. Jadi, masalah rawat inap atau rawat jalan itu, tanggung jawab penuh dokter yang lakukan tindakan medis,” imbuh Pavliando.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Eka Pristiwati Suryaningrum mengatakan, “Terkait pasien terkonfirmasi Covid-19 rawat inap dan rawat jalan, memang sesuai regulasi dijamin. Akan tetapi ada ketentuan bahwa ada kriteria-kriteria tertentu yang dipersyaratkan untuk pengajuannya pada saat BPJS setujui. Karena pada saat penjaringan dilakukan oleh Negara, BPJS hanya mempunyai kewenangan untuk memverifikasi, sehingga kami disini ditugaskan hanya sebagai verifikator. Jadi, untuk rawat jalan dan rawat inap pasien Covid-19 tertuang dalam regulasi yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur. Regulasi terkait penanganan Covid-19 ini memang berubah-ubah, dan regulasi yang terbaru yang akan berlaku mulai tanggal 20 April 2021 ke atas, yaitu Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/4344/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease (COVID-19),” jelas Eka Pristiwati. (AG/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan