oleh

Laporan Kegiatan Tidak Sesuai Fakta, Kepala Desa Gunung Baru Diminta Bertanggungjawab

RADARNTT, Borong – Laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan gedung balai desa tidak sesuai fakta lapangan, Kepala Desa bersama aparat Desa dan Ketua BPD desa Gunung Baru, kecamatan Kota Komba Utara, dipanggil menghadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Manggarai Timur, Yosef Durahi, Rabu, (24/2/2021).

Kedatangan mereka ke kantor DPMD untuk menghadiri perintah Kepala Dinas atas hasil pantauan langsung di desa Gunung Baru pada Selasa, (23/2/2021). Tujuan kedatangan mereka untuk mempertanggung jawabkan persoalan gedung balai desa yang dibangung pada tahun 2018 silam, namun mubazir. Demikian disampaikan Yosef Durahi kepada media ini, Rabu (24/2/2021) siang.

Kepala Dinas PMD, Yosef Durahi dalam kesempatan itu menyampaikan rasa sangat kecewa, karena laporan pertanggungjawaban yang diperoleh pihaknya tidak sesuai dengan fakta lapangan.

“Dalam Laporan Surat Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2019 pengerjaan balai desa sudah 100 persen. Tetapi kenapa fakta lapangan berbeda. Lalu dananya di mana?,” tanya Yosef.

Untuk itu, kata Yosef, Pemerintah Desa Gunung Baru segera melengkapi sarana yang belum ada dan memperbaiki beberapa kerusakan pada gedung balai desa. Selain itu, ia juga meminta melengkapi sarana yang kurang di Poskesdes yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

“Dalam pantauan langsung kemarain, kaca ventilasi belum dipasang, dua buah kaca jendela belum dipasang, sedikit ada kerusakan pada seng dan kayu sudah mulai lapuk. Tolong dalam waktu satu minggu segera selesaikan itu. Selain itu, segera pasang slot dan kaca ventilasi di Poskesdes,” tegasnya.

Selain proyek pembangunan fisik yang belum tuntas, Yosef juga menegaskan agar kasus rangkap jabatan anggota BPD desa Gunung Baru harus serius diatasi. Karena, hal itu melanggar aturan undang-undang.

Dikatakannya bahwa sangat fatal sekali bila anggota atau BPD merangkap jabatan. Pasalnya, dalam peraturan perundang undangan, BPD tidak boleh merangkap jabatan dengan profesi lain.

“Kalau anggota BPD yang sedang dipersoalkan itu masih menjalankan profesi lain, hendaknya segera mengundurkan diri, semisal profesi guru. Mau guru PNS atau non-PNS, tidak boleh BPD merangkap jabatan dan itu sangat fatal,” terangnya.

Lanjut Durahi, BPD seharusnya berada di kantor setiap hari. Hanya pada saat ini kebijakan itu diatur dalam bentuk skedjul. Hal itu kata Durahi disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19. Nanti kalau usai Covid-19, BPD akan bekerja seperti semula dan harus hadir setiap saat di kantor.

Ia mengatakan bahwa sangat disayangkan sekali bila, BPD yang rangkap jabatan menjalankan profesi lain pada saat dia harus berkantor, atau pun sebaliknya. Lanjutnya, apa bila BPD merangkap sebagai Guru, pada saat ia berada di kantor, menurut Durahi, yang menjadi korban adalah murid.

Menanggapi hal itu, Kades Gunung Baru, Agustinus Tinda menyampaikan kesanggupannya untuk menyelesaikan persoalan di desanya.

“Terima kasih sudah memberi kami waktu untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya berjanji, dalam waktu satu minggu untuk menyelesaikan persoalan ini,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, gedung balai Desa Gunung Baru dibangun menggunakan Dana Desa dengan pagu dana sebesar Rp158.546.300. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan