oleh

MK Mesti Putuskan Lantik Paslon Suara Urutan Kedua Jadi Bupati Sabu Raijua

RADARNTT, Kupang – Dosen Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Melkianus E N Benu, SH., M.Hum., menegaskan semestinya Mahkamah Konstitusi (MK) bisa putuskan untuk lantik pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak kedua dalam Pilkada Sabu Raijua tahun 2020.

Meskipun tidak ada aturan mengaturnya saat ini, tetapi dengan keputusan MK itu bisa menjadi produk hukum.

“Hakim harus menemukan hukum dan hakim MK wajib membuat norma hukum akibat Undang-undang belum mengatur,” tegas Benu.

Meski demikian, kata Benu, putusan MK saat ini dianggap final, hanya belum menjelaskan secara detail kerugian yang dialami oleh para Paslon yang ikut dalam pilkada waktu lalu.

“MK dalam diktum putusan mestinya tidak perlu kaku untuk menjelaskan kesalahan dalam masalah putusan yang dinyatakan batal demi hukum dan akibatnya,” tutur Benu.

Tentu bisa juga akibat hukum itu berupa perlu dilakukan pilkada ulang dan sejauh mana kerugian yang diakibatkan oleh masing-masing Paslon yang telah susah payah ikut saat itu.

Menurutnya, berkali-kali Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilkada membuat kesalahan, hanya beban kerugian selalu dibebankan kepada para Paslon.

“Contoh yang lalu TTS dan TTU, sekarang Sabu Raijua lagi,” kata Benu, menanggapi media ini, Jumat (16/4/2021) pagi,  terkait putusan MK yang membatalkan kemenangan pasangan bupati-wakil bupati Sabu Raijua Orient Riwu Kore – Thobias Uly dan memerintahkan untuk dilakukan pilkada ulang.

Sebagaimana dilansir media penatimor.com, MK mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, nomor urut 2, Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dalam sidang putusan sengketa pilkada, Kamis (15/4/2021).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim MK, Saldi Isra, bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus a quo, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia.(WNI)

“Karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2,

Maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum,” tegas Saldi Isra.

Ia melanjutkan, bahwa sekalipun wakil bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

“Dengan gugurnya pasangan calon nomor  urut 2, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir.Takem Radja Pono, M.Si.dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.),” ujar Hakim MK.

Dalam amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari kerja sejak dibacakannya putusan. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan