oleh

Pemda dan DPRD Manggarai Timur Janji Relokasi Warga Dusun Rembong

RADARNTT, Borong – Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur berjanji akan merelokasi warga dusun Rembong, desa Golo Meni, kecamatan Kota Komba Utara, kabupaten Manggrai Timur ke lokasi pemukiman yang baru.

Bermula dari keluhan masyarakat yang diberitakan media, hingga laporan resmi pemerintah Desa Golo Meni kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur atas bencana yang mengancam keselamatan 25 kepala keluarga (KK) yang kerap meninggalkan rumah pada saat musim penghujan akibat tanah bergerak di pemukiman dusun Rembong, desa Golo Meni, kecamatan Kota Komba Utara, kabupaten Manggrai Timur.

Gabriel Tanggang (65) salah satu warga dusun Rembong yang berhasil diwawancara media ini di kediamannya Selasa, (16/2) mengisahkan bahwa kejadian tanah bergerak dan keretakan tanah telah terjadi sejak tahun 2000 silam atau 21 tahun yang lalu. Pada saat itu, kata Gabriel, terjadi keretakan tanah yang menyebabkan kegelisahan dan keresahan masyarakat.

Ia mengisahkan, pada bulan Oktober 2020, tepatnya pada musim penghujan, pemukiman itu terjadi tanah bergerak dan keretakan lagi. Tak hanya tanah yang terjadi keretakan, beberapa rumah juga terjadi kerusakan disebabkan pergeseran tanah.

“Semenjak terjadi keretakan dan pergeseran tanah lagi, rumah ada yang rusak lalu dikasih tinggal, kebun, sawah dikasih tinggal. Kami semua terkadang tinggal di kebun yang sangat jauh dari lokasi pemukiman yang retak,” terang Gabriel.

Diceritakan Gabriel, kekwatiran warga dusun, bila terjadi longsor yang membawa semua pemukiman apalagi kejadian pada saat malam hari. Hal itulah yang menyebabkan warga dusun Rembong kerap meninggalkan rumah.

Masyarakat berpenghasilan rendah sebagai petani, kata Gabriel, tentu bencana tersebut sangat mengganggu ekonomi masyarakat yang terdampak. Hal itu disebabkan oleh banyaknya warga yang tinggalkan kebun dan sawah sebagai lahan pertanian yang dikerjakan selama ini turut terancam oleh bencana tanah bergerak.

“Rendahnya pendapatan kami dari menjual hasil tani, berdampak pada susahnya mendapatkan uang, apalagi sebagian anak kami dari dusun ini bersekolah bahkan kuliah di luar Flores,” tutur Gabriel.

Melihat kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan penanggungan Bencana Daerah (BPBD) dan Ketua DPRD bersama Anggota, sebagai masyarakat korban bencana, Gabriel sangat merasa senang dan berterima kasih.

Gabriel sangat berharap pihak pemerintah daerah kabupaten Manggrai Timur serius menjawab keluh kesah warga dusun Rembong dalam menghadapi persoalan ini.

Viktor Tamat (61) warga dusun Rembong, kepada media mengatakan bahwa Pejabat Pemerintah Kabupaten Manggrai Timur bersama DPRD kerap meninjau lokasi bencana di dusun Rembong. Terakhir, kata Viktor, kunjungan tahun 2017 silam. Salah seorang warga desa, Viktor, di hadapan Kepala Dinas PUPR, BPBD, dan Anggota DPRD, mengisahkan kepanikannya selama terjadi musim penghujan.

Viktor mengaku rumahnya terjadi kerusakan pada beberapa bagian, seperti fundasi dan lantai kamar depan dan belakang terjadi keretakan akibat tanah bergerak.

“Semenjak terjadinya keretakan tanah, saya dan keluarga sering tidur di kebun, rumah dilepas. Kami butuh bantuan pemerintah,” ujarnya.

Dikisahkannya, pada tahun 2017 silam, dirinya dan beberapa warga dusun Rembong dikunjungi oleh kepala BPBD Manggarai Timur dan salah satu Anggota DPRD, untuk mengecek dan memantau keberadaan kami warga korban bencana. Namun hal itu, kata Viktor, tidak membuahkan hasil.

Menurut dia, kunjungan pemerintah dan DPRD yang tidak membuahkan hasil kala itu masih menjadi hal yang trauma dan kurang dipercaya. Pasalnya, kata Viktor, hanya membawa janji yang tidak pernah ditepati.

Respon Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur

Setelah mendapat surat laporan resmi dari Pemerintah Desa Golo Meni pada 3 Pebruari lalu, dengan cepat Pemda Manggarai Timur melalui BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUPR bersama Ketua dan Anggota DPRD.

Bencana keretakan tanah yang terjadi di dusun Rembong desa Golo Meni adalah bencana yang harus ditangani segera oleh Pemda Manggarai Timur. Aksi cepat tanggap oleh dinas terkait, berawal dari rapat koordinasi, hingga kunjungan ke dusun Rembong pun dilakukan untuk memantau lebih dekat.

Kepala Pelaksana Tugas BPBD Manggarai Timur, Mikael Jalur, di lokasi pada kunjungan bersama (16/2) siang mengatakan bahwa setelah mendapat laporan resmi dari pemerintah desa, BPBD langsung turut lokasi dengan tim kerja terdiri dari BPBD itu sendiri, PUPR dan Anggota DPRD.

“Kunjungan kerja tim pada hari ini dilokasi kejadian bertujuan untuk meninjau langsung wilayah terjadinya bencana. Bersama tim kerja, kita membagi dua kelompok, satu kelompok melakukan peninjauan wilayah relokasi, sedangkan kelompok lainnya meninjau wilayah bencana keretakan tanah,” ungkap Jaur.

Dikatakan Jaur dari teinjau langsung ini, akan kita lakukan penyelidikan dan pengkajian secara ilmiah apakah nantinya harus direlokasi atau tidak. Lanjut ia mengatakan, berkaitan dengan bantuan darurat, seperti kebutuhan mendasar makanan dan obat obatan, pihak BPBD baru mendapat laporan, kita menindak laporan itu nanti.

Jaur menjelaskan, sesuai dengan laporan, terdapat 25 KK di dusun Rembong yang terdampak akan diperhatikan oleh Pemda Manggarai Timur.

Dari lokasi bencana, Kepala Dinas PUPR Manggarai Timur, Yosep Marto, mengatakan bahwa berkaitan dengan merelokasikan warga di permukiman baru tidak terlepas dari infrastruktur jalan, air minum bersih, dan listrik. Dikatakannya bahwa kunjungan pada siang (16/2) untuk meninjau lebih dekat dengan warga untuk memastikan relokasi warga korban bencana.

“Yang pasti, warga sendiri telah menyediakan lahannya, namun terpencar-pencar, sesuai degan lokasi yang mereka miliki,” tutur Marto.

Dengan demikian, kata Marto, pada kunjungan tim (16/2) untuk memastikan infrastruktur jalan masuk untuk mengakses ke permukiman baru. Terkait bantuan perumahan, terangnya, ada dua jenis bantuan perumahan dari PUPR. Pertama Program Bantuan Perumahan swadaya bersumber dari Dana Alokasi Umum Daerah (DAU Daerah). Dan yang kedua, kata Marto, bersumber dari Dana Alokasi Khusus Reguler yang berkaitan dengan bantuan relokasih korban bencana Alam.

“Terkait penanganan bencana, kami sudah usulkan untuk DAK Reguler untuk tahun 2022,” tandasnya.

Dari lokasi kejadian, Wakil Ketua Badan Anggaran, Gorgonius Bajang, menambahkan bahwa hadirnya DPRD sebagai lembaga bersama PUPR, dan BPBD di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen lembaga DPRD sebagai wakil rakyat.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk menjawab persoalan masyarakat, DPRD hanya memberi janji, kata Gonis, peristiwa ini sudah dilihat dengan mata kepala sendiri bahwa masyarakat dusun Rembong harus direlokasikan, masyarakat harus mendapat keselamatan, masyarakat haru mendapat kenyamanan.

“Untuk masyarakat mendapat keamanan, maka kita minta kepada pemerintah secara bersama untuk melihat ini suatu masalah yang harus ada kebijakan untuk pemerintah dan DPRD mengalokasikan anggaran,” tegasnya.

Berkaitan dengan bencana alam dusun Rembong, belum dialokasikan melalui APBD induk. Namun, kata Gonis, sudah ada kesepakatan bersama pemerintah untuk alokasikan dana APBD perubahan maka persoalan ini tidak diambil alih oleh pemerintah provinsi atau pusat. Daerah wajib untuk menanggulangi persoalan ini.

Dikatakan Gonis, hari ini (Selasa 16/2) dirinya hadir berkapasitas sebagai Anggota DPRD dan wakil ketua Komisi C, yang membidangi bencana alam bersama PUPR, BPBD punya komitmen agar masyarakat diselamatkan dari bencana.

Lanjut Gonis, Ketua DPRD juga hadir di tengah masyarakat mau menyatakan kepada rakyat Manggarai Timur khususnya warga dusun Rembong desa Golo Meni kecamatan Kota Komba bahwa DPRD tidak hanya memberi janji, tetapi memiliki komitmen bersama pemerintah daerah dengan visi misi Seber, itu sebenarnya, dengan ada persoalan di tengah masyarakat, kita harus hadir disana.

“Sehingga bila ada kesan selama ini, bahwa DPRD itu terkesan memberi janji, sebenarnya itu informasi tidak terkonfirmasi dengan baik,” tanggap Gonis.

Sebagai komitmen DPRD dengan Pemerintah, kata Gonis, pada Minggu lalu, pimpinan dan tujuh anggota DPRD dapil Kota Komba hadir di tengah masyarakat untuk meninjau dan kemudian langsung digelar rapat koordinasi. Begitu juga dalam kunjungan pada hari ini.

“Setelah mendapat hasil, besok lusa kita akan menggelar rapat koordinasi dengan pak Buapti melalui asistennya, untuk bagaimana menindaklanjuti korban bencana ini lebih serius. Soal dana, saya rasa kita sudah bicarakan itu dan ada dana cadangan untuk menindaklanjuti persoalan yang menimpah warga dusun Rembong,” tegas Gonis. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan