oleh

Pemdes Nanga Labang Bagi BLT DD Tahap II, Ini Pesan Kades

RADARNTT, Borong -Pemerintah Desa Nanga Labang, kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur membagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap II (bulan April, Mei, Juni) kepada 150 kelompok penerima manfaat (KPM). Kepala Desa berpesan agar uang bantuan digunakan sebaik-baiknya dan tidak untuk bermain judi.

Kegiatan yang berlangsung tanpa mengabaikan protokol kesehatan itu berlangsung di aula Desa Nanga Labang, pada Senin, 9 Agustus 2021.

Kepala Desa Nanga Labang, Simplisius Abi Wagut pada saat pembagian mengatakan, BLT yang dibagi adalah tahap kedua untuk tiga bulan. “Kita sudah masuk pembagian tahap kedua, yakni bulan April, Mei, dan Juni. Pembagian itu sebesar Rp300.000 per bulan dan tiga bulan totalnya Rp900.000,” tutur Kades yang kerap disapa Ipin itu.

Kades Ipin mengatakan, untuk BLT DD, terjadi pengurangan jumlah dari tahun sebelumnya. Dijelasrkan Kades Ipin, pemangkasan jumlah tersebut disebabkan oleh terdapat penerimaan dobel pada tahun lalu, sementara itu lanjut dia, bantuan yang berkaitan dengan Covid-19, tidak diperbolehkan pendobelan dengan jenis bantuan lain.

“Kita di desa tentu punya data berkaitan dengan bantuan, daftar penerima bantuan dari kabupaten, provinsi, dan dari pusat. Sehingga masyarakat yang menerima bantuan jenis lain, seperti PKH, BPNT, BANPRES, BANSOS, tidak boleh mendapatkan bantuan BLT DD,” terangnya.

Kepada penerima bantuan, Kades Ipin berharap agar dapat memanfaatkan bantuan yang disalurkan itu dengan baik.

“Bantuan yang disalurkan itu untuk bisa dipergunakan dengan baik, baik membeli beras, sayuran dan agar bisa bertahan pada saat masa pandemi Covid-19,” pesannya.

Lebih lanjut, ia mengimbau agar hindari penggunaan uang bantuan untuk judi jenis apa saja. Ditegaskannya, bantuan itu bukan untuk judi dan pesta pora.

Terkait situasi Covid-19 yang kian merebak, Kades Ipin menghimbau masyarakat agar tetap mentaati Protokol Kesehatan (Prokes) memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas warga dan tidak boleh mengadakan pesta. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan