oleh

Polemik Pasien Covid-19 Rawat Jalan, Ini Peran BPJS Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19

RADARNTT, Waikabubak – Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana alam yang melanda seluruh bangsa di dunia yang merenggut nyawa manusia. Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kasus Covid-19 sebagai wabah atau kejadian luar biasa (KLB). Berdasarkan penetapan status KLB tersebut, pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus corona dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Eka Pristiwati Suryaningrum, yang ditemui awak media ini ruang kerjanya, Jumat (9/4/2021), Eka Peristiwati menyampaikan peran BPJS Kesehatan dalam Penanganan Covid-19.

“Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai wabah atau kejadian luar biasa (KLB). Berdasarkan penetapan status KLB tersebut, pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus corona dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ini diperkuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya yang diteken Menteri Kesehatan pada 4 Februari 2020,” kata Kepala BPJS itu.

“Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi diktum kedua Kepmenkes tersebut,” sebut Eka Peristiwati

Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19 di rumah sakit. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus.

Alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan.

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Setelah melakukan verifikasi BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.

BPJS Kesehatan diberi waktu tujuh hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. Selanjutnya, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kementerian Kesehatan.

“Jadi, tugas BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) untuk pembayaran dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” pungkas Eka. Peristiwati. (AG/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan