oleh

Program IOM di SBD dan Sumba Barat Dapat Menekan Kasus Human Trafficking

RADARNTT, Waikabubak – Organisasi Internasional untuk Migrasi atau International Organization for Migration (IOM) merupakan sebuah organisasi internasional bagian dari PBB yang berfokus dalam mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur.

IOM bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dengan dukungan dari Pemerintah Kerajaan Inggris melalui UK Home Office, telah berkomitmen untuk meluncurkan program Pemetaan Stigma dan Norma Sosial untuk Pencegahan dan Peningkatan Layanan Berbasis Kajian terkait TPPO.

Program yang bertajuk “ASPIRE” ini akan diimplementasikan di dua target area di dua wilayah, yaitu desa Tebara, Kabupaten Sumba Barat dan desa Marokota, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Fasilitator Perwakilan IOM pulau Sumba, Adela Gultom, kepada media ini Sabtu, (1/5/2021) mengatakan, program IOM di dua kabupaten itu ada beberapa program yang dijalankan, yaitu: kegiatan Dialog Komunitas, Pelatihan Saksi dan atau Korban Perdagangan Orang bagi Lembaga Penyedia Layanan, Pelatihan Kewirausahaan kepada kelompok rentan.

Adapun Pelatihan Kewirausahaan kepada kelompok rentan, menurut Adela Gultom bahwa untuk desa Marokota dan Tebara masing masing masing-masing memiliki tiga kelompok usaha. Kelompok usaha untuk desa Tebara, Kabupaten Sumba Barat diantaranya: Tenun, Anyam, dan Kuliner. Sedangkan untuk desa Marokota, Kabupaten Sumba Barat Daya, kegiatan usaha yakni Berternak Ayam, Fortila, dan VCO.

Fasilitator perwakilan IOM pulau Sumba itu berharap, agar kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini dapat dikembangkan untuk menunjang ekonomi keluarga.

“Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan oleh IOM bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, diharapkan kesadaran masyarakat akan semakin meningkat , terutama dalam hal migrasi aman, resiko perdagangan orang pada kelompok rentan, dan mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan orang termasuk norma sosial, stigma dan juga masalah kesenjangan gender. Melalu kegiatan ini juga diharapkan kapasitas dari anggota masyarakat terutama kaum yang rentan terhadap kejahatan TPPO, serta dapat membantu mereka dalam proses integrasi dan/atau re-integrasi ke masyarakat,” tegasnya.

Harapan dari IOM sendiri setelah berakhirnya program di dua kabupaten tersebut, menurut Adela Gultom, agar semua level baik itu pemerintah kabupaten, desa, bahkan masyarakat biasa memahami, bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang bisa dicegah secara bersama-sama.

Karena menurut Adela Gultom, kasus-kasus human trafficking bisa menimpa siapa saja, baik orang dengan pengetahuan yang mumpuni maupun tidak.

“Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat memandang serius terhadap kasus human trafficking, khususnya yang terjadi di tanah Sumba karena sesungguhnya manusia bukan untuk diperdagangkan,” tutup Adela Gultom. (AG/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan