oleh

Romanus Lendong: Negara Hadir Menolong Orang Susah

RADARNTT, Borong – Romanus Ndau Lendong, putra Manggarai Timur, salah satu Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia periode 2017-2021 menegaskan Negara harus hadir menolong orang susah terutama kaum disabilitas dan korban bencana alam.

Hal ini ditegaskannya menanggapi masalah rendahnya respon dinas sosial kabupaten Manggarai Timur untuk mengakomodir kebutuhan mendesak dari korban bencana alam dan kaum disabilitas.

Melalui sambungan telepon selulernya dengan media ini pada Rabu, (10/2/2021), dari Jakarta Romanus menyampaikan bahwa dirinya turut berduka atas kesedihan yang dialami oleh keluarga korban bencana pada beberapa pekan terakhir.

Ia mengaku dirinya sangat terkejut atas informasi yang diterimanya melalui media berita.

“Saya sangat terkejut dengan keberadaan dinas sosial atas respon pemerintah Manggarai Timur melalui dinas sosial terhadap korban bencana alam selama musim penghujan berlangsung,” tutur Romanus.

Dikatakannya bahwa negara hadir untuk menolong orang-orang susah. Berkaitan dengan minimnya perhatian pemerintah melalui dinas sosial terhadap kaum disabilitas dan korban longsor, Romanus menegaskan, negara itu ada untuk mereka yang korban longsor atau penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan bantuan dan perhatian Pemerintah.

“Ya kalau korban bencana dan kaum disabilitas itu tidak diperhatikan tidak perlu kita punya Bupati atau Presiden. Negara hadir bukan untuk orang berada, tetapi untuk menjawab kebutuhan orang-orang susah dan yang terlantar,” tegasnya.

Berdasarkan lima standar pelayanan minimal (SPM) dinas sosial, setidaknya pemerintah kabupaten Manggarai Timur perioritas pada program dinas sosial itu.

Ia mengatakan apa bangganya mereka (kaum disabilitas dan masyarakat korban bencana) menyanyikan lagu Indonesia raya, sementara yang mereka rasakan adalah hal kegelapan.

Menurut Romanus, pemerintah seharusnya prioritas pada penanganan korban bencana dan disabilitas. APBD jangan dulu prioritas pada belanja belanja yang belum urgen.

“Kalau bisa jangan dulu prioritas pada belanja belanja yang tidak jelas manfaatnya, prioritaskan dulu pada kebutuhan hari ini khusus mereka yang menjadi korban bencana dan kaum disabilitas,” terangnya.

Dirinya juga menyoroti soal kinerja DPRD komisi yang menangani bidang bantuan sosial. Dikatakannya terjadi pemangkasan dana oleh DPRD itu disebabkan oleh ketidaktahuan DPRD terhadap kebutuhan mendasar yang ditangani oleh Dinas Sosial.

“DPRD tidak paham dan tidak tahu kebutuhan dinas atau masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat baik keluarga korban bencana ataupun kaum disabilitas,” tuturnya.

Dikatakan Romanus, coba bayangkan, dari 1.347 penyandang disabilitas berdasarkan data BNBA tahun 2021, dinas sosial Manggarai Timur hanya bisa membantu sejumlah 10 orang, perorang Rp1 juta. Dimana peran DPRD untuk mendorong dan memperhatikan mereka dalam posisi menyediakan anggaran.

Selain itu, kata Romanus, sangat tidak bijaksana, dinas sosial tutup mata atas penderitaan korban banjir oleh karena keterbatasan anggaran. Ia menambah, mungkin karena DPRD belum ada keluarga yang menderita disabilitas dan korban longsor.

Ia meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam melobi bantuan untuk korban bencana dan kaum disabilitas.

“Ayolah bangun kerja sama dengan pemerintah pusat, di pusat itu banyak sekali jenis bantuan. Harus bisa bangun kerja sama,” tutupnya.

Untuk diketahui, informasi yang diperoleh dari dinas sosial melalui kepala Dinas Sosial, Wilhelmus Deo, hingga saat ini dinas sosial belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat korban longsor di 16 titik bencana alam.

“Kami belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat korban bencana alam yang terjadi selama musim penghujan ini, itu disebabkan karena kekurangan dana,” terangnya.

Tak hanya korban bencana, kata Deo, dinas sosial memiliki lima standar pelayanan minimal (SPM). Deo merincikan kelima SPM itu, yakni penanganan disabilitas, penanganan lansia, penagnan anak terlantar, gelandangan dan pengemis, perlindungan dan Jaminan sosial bagi tanggap darurat bencana.

Akibat pemangkasan dana secara besar-besaran, kata Deo, SPM penanganan disabilitas yang pada tahun 2021 jumlahnya 1.347, kini yang diakomodir cuma 10 orang, besaran bantuannya Rp1 juta per orang.

“Kita sangat prihatin dengan mereka (korban longsor, dan penyandang cacat), ya mau gimana lagi. Kita kandas dianggaran,” tutup Deo. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan