oleh

SIKAT Desak Transparansi Data Bantuan Seroja Kota Kupang

RADARNTT, Kupang – Koordinator Lapangan, Aliansi Rakyat Kota Menggugat (SIKAT) Kupang, Basilius Hugu Fransisco mendesak pemerintah Kota Kupang transparan terkait data penerima bantuan agar meminimalisir penyelewengan bantuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Demi mendukung salah satu misi pemerintah Kota Kupang yakni Kupang JUJUR, maka mestinya Pemkot secara jentelmen menyampaikan data penerima. Kelurahan mana saja yang telah terdistribusi dan berapa jumlah penerimanya. Wajar bila banyak warga terdampak yang mengkritisi. Rakyat menuntut pengelolaan keuangan yang transparan. Misi pemerintah kan Kupang JUJUR kok malah tidak jujur dalam menyampaikan data?”, ujar Hugu.

Lanjutnya, SIKAT – Kupang mendesak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit seluruh bantuan yang masuk ke pemerintah Kota Kupang agar tidak disalahgunakan.

“Sebelumnya, dilansir dari merdeka.com tanggal 27 April 2021, Gubernur NTT meminta BPKP untuk mengaudit seluruh bantuan seroja yang masuk. Pernyataan Gubernur NTT kepada wartawan pada selasa (27/4) lalu. Sejalan dengan itu, maka kami (SIKAT) mendesak BPKP untuk audit seluruh bantuan yang masuk ke Pemkot Kupang. Sehingga meminimalisir pihak – pihak yang menari diatas penderitaan rakyatnya”, tegas Hugu yang merupakan warga kelurahan Kelapa Lima.

Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyalurkan bantuan paket logistik dan terpal menggunakan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp1,6 milliar bagi warga korban pasca bencana badai seroja.

Kepala BPBD Kota Kupang, Jimmi Didok kepada awak media pada Kamis, (1/7/2021) mengatakan penyaluran bantuan paket logistik dan terpal telah dibagikan kepada keluarga terdampak bencana seroja di 34 kelurahan berdasarkan data usulan dari para lurah di wilayah kerjanya yang telah mendata dan memverifikasi.

“Distribusi logistik dan terpal sudah terbagi semua sejak peristiwa bencana hingga kemarin distribusi terakhir. Nama warga penerima bantuan logistik berdasarkan usulan dari tiap lurah di masing-masing kelurahan. Sedangkan untuk terpal yang ada juga sudah disalurkan bagi rumah warga yang rusak, sehingga kita distribusikan berdasar permintaan,” kata Jimmi.

Menanggapi hal ini Koordinator Umum SIKAT – Kupang, Leonardus Mogo kepada media ini mengatakan hasil observasi di lapangan terdapat sejumlah warga yang terdampak badai seroja belum mendapatkan bantuan sebagaimana di terangkan oleh pihak pemerintah Kota Kupang.

“Kita lakukan observasi di berbagai kelurahan yang tersebar di Kota Kupang, terdapat sejumlah warga yang belum mendapatkan bantuan dimaksud. Ada rumah warga yang hingga kini atap rumahnya belum diperbaiki. Karena sebelumnya telah di data oleh RT maupun RW dan dijanjikan akan mendapatkan bantuan. Namun, bantuan pun tak kunjung datang”, ujar Mogo.

Lanjutnya, pemerintah mesti mengatur pola distribusinya agar merata. Sebab, hampir seluruh warga Kota Kupang merasakan dampak dari badai seroja.

“Dari laporan Kepala BPBD, terdapat 34 Kelurahan yang terdistribusi. Menjadi pertanyaan, apakah 17 Kelurahan lainnya tidak terdampak badai seroja? Lalu, apa solusi bagi warga di kelurahan yang belum terdistribusi bantuan ini? Asas keadilan harus ditegakkan. Jangan ada warga yang dianak tirikan oleh pemerintah Kota Kupang”, pungkas Mogo. (HL/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan