oleh

Thomas Ola Fokus Layani Rakyat, Tak Ladeni Ancaman Golkar

RADARNTT, Lembata – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lembata Thomas Ola Langoday memilih fokus melayani rakyat ketimbang mengurus hal yang belum jelas biangnya terkait ancaman fungsionaris partai Golkar akan mempolisikan dirinya.

Dia mengatakan sedang fokus menata birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan agar bisa efektif melayani masyarakat Lembata dalam sisa waktu yang kurang 10 bulan akan berakhir masa jabatan.

“Kita sedang konsentrasi untuk bagaimana  memaksimalkan waktu tersisa yang kurang dari 10 bulan saja, tapi bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi rakyat Lembata,” tegasnya.

Sehingga, kata Thomas Ola, hal lain yang tidak urgen bagi kepentingan rakyat tidak perlu membuang energi ke hal-hal itu, karena bisa jadi kita hanya kehabisan waktu bukan untuk rakyat.

“Biarkan saja ama. Kita FOKUS melayani rakyat,” jawab Thomas Ola singkat ke media ini saat ditanyai terkait sikap partai Golkar yang rencana akan mempolisikan dirinya.

Rencana mempolisikan Plt Bupati Lembata dilontarkan Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Lembata yang juga Anggota DPRD Lembata Petrus Bala Wukak (PBW), sebagaimana dilansir media Victorynews. Sebagai reaksi atas pernyataan Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langoday yang menyatakan menolak honor Bupati yang fantastis mencapai Rp408 juta.

Menurut PBW pernyataan Plt Bupati Lembata adalah hoaks dan fitnah, karena tidak pernah ada honor sebesar Rp408 juta yang diterima Bupati Lembata. Sehingga pihaknya sedang mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

Namun, sumber lain menyebutkan terdapat sejumlah honor Bupati Lembata dengan nilai per jenisnya berkisar Rp3 juta hingga Rp60 juta, yang jika diakumulasi bisa mencapai ratusan juta.

Sebagaimana disajikan Isidorus Lilijawa dalam opininya yang dilansir sebelumnya, berikut beberapa jenis honor Bupati Lembata, yaitu:

  1. Honor sebagai Pembina Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp3.500.000;
  2. Honor sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Rp52.650.000;
  3. Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp45.000.000;
  4. Honor Pengarah Tim Penyusun Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah Rp45.000.000;
  5. Honor Pengarah Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Rp45.000.000;
  6. Honor Pengarah dan Penanggung Jawab Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Rp50.000.000;
  7. Honor Pengarah Tim TPTGR dan TPKN Rp3.000.000;
  8. Honor Ketua Forkopimda Rp60.000.000;
  9. Honor Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp25.000.000;
  10. Honor Ketua Satgas COVID-19 dan Penanganan Pemulihan Ekonomi Rp30.000.000;
  11. Honor Pelindung dan Penanggung Jawab Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Rp20.000.000.

Dari 11 jenis honor Bupati di atas, jika dijumlahkan maka nilainya sebesar Rp379.150.000, hanya kurang Rp28.850.000 menjadi Rp408 juta.

Menurut Isidorus Lilijawa, mendapatkan honor sebesar Rp400-an juta per bulan di tengah penderitaan rakyat dan berbagai perlambatan pembangunan serta dampak pandemi Covid-19 adalah suatu ironi yang sarkastis.

“Kadang saya tidak habis pikir soal ini. Total APBD kabupaten ini berkisar 800 – 900 miliar rupiah. Total PAD 100 – 150 miliar rupiah. Tapi Bupatinya nekad minta honor sebesar itu?,” tulis Isidorus.

Sementara, Justin L Wejak menegaskan bahwa, pernyataan penolakan honor fantastis oleh Plt Bupati justru disambut positif oleh warga Lembata. Berbagai ucapan sanjungan pun disampaikan atas keberaniannya menolak honor sangat besar, melampaui honor seorang Presiden RI.

“Besaran honor Bupati Lembata tercantum dalam Keputusan Bupati YS Nomor 331/2020. Keputusan itu sudah disetujui oleh DPRD Lembata dan masuk APBD II 2021,” tulis Justin Wejak dalam opininya yang dipublish mediaindonesia.com.

Menurutnya, itu artinya dokumen hukum berisi rincian dan besaran gaji Bupati Lembata perlu segera dianulir oleh DPRD. Itu penting untuk memastikan bahwa pernyataan penolakan Plt Bupati Lembata bukan cuma sebuah retorika demi pencitraan semata. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan