RADARNTT, Kalabahi – Perumusan program dan kegiatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) harus sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat. Demikian maka, Program dan kegiatan yang dirumuskan wajib mengadopsi kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat beradasarkan Musrenbang tingkat dusun dan desa.
Demikian ditegaskan Wakil Bupati Alor Imran Duru saat membuka Musrenbang tingkat kecamatan Alor Barat Laut tahun di Aula Kantor Camat Alor Barat Laut, Senin pagi, (14/2/2022).
“Musrenbang adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Program, kegiatan yang disusun harus sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Imran Duru.
Selain itu, lanjut Imran Duru, perumusan program dan kegiatan harus mengacu pada visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Alor, yang disinkronisasikan dengan program Gubernur Nusa Tenggara Timur.
“Musrenbang ini harus disesuaikan dengan program strategis kabupaten Alor yakni Mewujudkan Masyarakat Alor Yang Kenyang, Sehat dan Pintar serta program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yaitu NTT Bangkit, NTT Sejahtera,”ujar Imran Duru.
Pada tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Alor Sulaiman Singhs, SH dalam sambutannya mengatakan, sebagai dukungan DPRD Alor, setiap awal tahun DPRD menyerahkan Pokok-pokok Pikiran (POKIR) kepada Pemerintah Daerah untuk dirumuskan dalam proses perencanaan pembangunan.
Di otonomi daerah kata Sings, DPRD merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka tugas dan fungsi pengawasan DPRD adalah dalam kerangka meluruskan, mengingatkan dan memberikan masukan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di kabupaten Alor melalui media-media persidangan maupun konsultatif.
Sementara itu, secara terpisah Bupati Alor Amon Djobo ketika membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Alor Timur Laut tahun 2023 di Aula Kantor Kecamatan Alor Timur Laut, tengah pekan lalu mengungkapkan bahwa Kabupaten Alor masih diliputi dengan pandemi Covid-19. Karena itu, Kabupaten Alor akan tetap menghadapi tantangan yang cukup berat di tahun 2023.
Tantangan tersebut, kata Bupati Djobo, menimbulkan keterbatasan dana, baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) maupun dana-dana arahan lain dari Pemerintah Pusat.
Untuk itu, ia tegaskan agar alokasi anggaran dari pemerintah pusat harus direncanakan secara baik dan cermat untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Alor.
“Kita mengalami bencana alam maupun pandemi Covid-19. Tahun 2020 kita hadapi wabah Covid-19, belum selesai penanggulangannya datang bencana Seroja tahun 2021. belum selesai pemulihan datang bencana alam 4 Januari 2022. Untuk itu, Musrenbang 2023, harus utamakan program dan kegiatan prioritas pemulihan fisik, non fisik maupun ekonomi masyarakat Alor,” tegas Bupati Djobo. (Siaran Pers Bagian Protokol Setda Alor-Lia/RN)
Komentar