oleh

Puncak Pramuka Jadi Polemik, Gias Galus Tunjuk SK

-Daerah, Mabar-1,461 views

RADARNTT, Labuan Bajo – Meneropong surat keputusan (SK) Bupati Manggarai Barat nomor: 179/KEP/HK/2010 tentang penunjukan kawasan hutan kota di lokasi Puncak Pramuka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Flores-NTT yang selama ini menjadi polemik karena adanya klaim sekelompok orang atas sebagaian tanah di Puncak Pramuka.

Demi meluruskan hal tersebut, Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Manggarai Barat, Gias Galus saat ditemui media ini di Labuan Bajo belum lama ini menjelaskan bahwa kawasan Puncak Pramuka sesungguhnya sudah memiliki SK kepemilikan. SK tersebut lahir setelah melalui berbagai tahapan. Dalam SK yang lahir 2010 tersebut berbunyi, menimbang bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota dan peraturan menteri kehutanan nomor 71/Menhut-II/2009 tentang perubahan tentang penyelenggaraan hutan kota, perlu ditunjuk kawasan hutan kota yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah perkotaan Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan kota pada tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu menunjukan kawasan hutan kota Puncak Pramuka di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang penunjukan kawasan hutan kota di lokasi Puncak Pramuka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat.

Kemudian memperhatikan berita acara pada tanggal 1 Oktober 2009 tentang pengukuran hutan yang berlokasi di Puncak Pramuka sebagai kawasan hutan memutuskan dan menetapkan, KESATU: Hutan kota di lokasi Puncak Pramuka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seluas ± 14,50 Ha (empat belas koma lima puluh hekter) dan panjang batas 1,638km. KETIGA: Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat bertanggungjawab untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KEEMPAT: Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankanpada APBD Kabupaten Manggarai Barat melalui DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat. KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirua dalam penetapan. SK Bupati Manggarai Barat ini ditetapkan di Labuan Bajo pada 16 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Agustinus Ch Dula.

Menariknya luas lahan pada SK 2010 tersebut yang menerangkan 14,50 hektar justeru disunat pada surat penyerahan tahun 2013. Pada surat penyerahan tanah ada tersebut menjelaskan bahwa tanah Pemda Manggarai Barat di Puncak Pramuka luasnya mencapai ± 14,5 hektar yang diberikan oleh Haji Umar H Ishaka dan Haji Ramang H Ishaka. Proses penyerahan ini dilakukan pada Senin, 25 Maret 2013 kepada Pemda Manggarai Barat yang diterima langsung oleh Bupati Agustinus Ch Dula pada saat itu.

Dijelaskan dalam surat penyerahan tersebut bahwa penyerahan tanah tersebut berdasarkan “Kapu Manuk Lele Tuak (pola pendekatan budaya melalui adat Manggarai),” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, bahwa surat keterangan penyerahan tanah adat ini diberikan kepada pihak kedua (dalam hal ini Pemda Manggarai Barat) untuk menguatkan secara administrasi terhadap penyerahan lisan adat tahun 1984.

Kedua, bahwa dalam rangka ketentuan adat, maka pihak kedua telah memenuhi kewajibannya kepada pihak pertama, sebagai tanda bukti pengakuan hak atas tanah adat dari pihak pertama yang diserahkan kepada pihak kedua untuk kegiatan Pramuka Kwarcab Manggarai Barat dan menjadi hak milik Pemerintah Manggarai Barat.

Ketiga, bahwa pihak pertama tidak keberatan terhadap pihak kedua apabila tanah yang diserahkan diproses sesuai ketentuan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, terhadap pihak kedua yang mendapat penyerahan tanah ini sebagai bukti alas hak atas tanah yang didukung dengan penyelesaian administrasi yang berarti kepemilikan tanah oleh pihak kedua telah memenuhi ketentuan adat sebagaimana yang disebut pada butir 2 di atas.

Dalam surat penyerahan tersebut dilengkapi dengan tanda tangan Gusti Dula sebagai pihak kedua dan Bupati Manggarai Barat  pada saat itu dan Pihak pertama yang menyerahkan yakni Haji Umar H Ishaka dan Haji Ramang H Ishaka. Selain itu juga ada Kepala Desa Gorontalo pada saat itu, Aladin Nasar yang ikut membubuhkan tanda tangan surat penyerahan pada 25 Maret 2013. (TIM/RN)

Komentar