oleh

Kepala Desa Mole dan Anaknya Resmi Ditahan Kejari Ende

Foto: Kasi Intel Kejari Ende, Abdon C. Tho Saat Memberi Keterangan Pers

RADARNTT, Ende – Upaya pemerintah pusat saat ini untuk mengatasi persoalan kesenjangan di daerah sangat serius melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengalokasikan Dana Desa kepada seluruh desa. Untuk itu, diharapkan dengan adanya Dana Desa dapat mengatasi kesenjangan dan persoalan di desa seperti pembangunan infastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Namun sangat disayangkan kasus yang tengah dialami oleh Kepala Desa Mole dan seorang anaknya harus menikmati jeruji besi setelah ditetapkan tersangka dan ditahan.

Kasi Intel kejaksaan Negeri Ende Abdon.C Tho kepada awak media (Kamis, 11/07/2019) pagi di ruang kerjanya di Ende mengatakan, “Pihak kejaksaan menerima pelimpahan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dari Kepolisian Resort Ende, para tersangka berjumlah dua orang yaitu tersangka I, H. Masrun Ambry alias H. Masrun (59) dan tersangka II Ardian Ambry alias Anom (23). Kedua tersangka berstatus bapak dan anak.”

Lebih lanjut Abdon. C Tho memaparkan, “Para tersangka tersebut merupakan Kepala Desa Mole, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Bendahara Desa Mole yang diduga kuat telah melakukan korupsi terhadap dana APBDes Desa Mole tahun 2015.”

Dikatakannya seusai menerima para tersangka, kemudian langsung dibawa menuju Kota Kupang dengan mengunakan Pesawat Trans Nusa dan akan ditahan di Rutan Kota Kupang selama 20 hari kedepan terhitung sejak kemarin.

Abdon juga menambahkan, dalam pengelolaan Dana Desa, para tersangka tidak melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan. Selain itu juga para tersangka telah menggelapkan dana insentif milik para Ketua RT dan RW di Desa Mole. Akibat Perbuatan para tersangka telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 235.265.000.00.

Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut melanggar Pasal 2, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kesempatan itu pihak Kejaksaan Negeri Ende juga menghimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya yang ada di Kabupaten Ende untuk mengelola dana desa sesuai perencanaan trasparansi serta menjauhi tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan keluarga sehingga tidak terjadi korupsi,” harap Abdon C.Tho. (RIANNULANGI/SET/R-N)

Komentar