oleh

1 Januari 2019 Penutupan lokalisasi KD sudah final dan tidak ada tawar menawar

dr. Ari Wijana didaulat menjadi narasumber dalam diskusi bersama KMK FKM Undana

 

RADARNTT, Kupang – Pemerintah Kota Kupang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si menegaskan,  Penutupan Lokalisasi di Kota Kupang 1 januari 2019 sudah final dan tidak bisa tawar menawar lagi untuk tidak ditutup.

Hal tersebut dikatakannya dalam Diskusi dengan tema, “Penutupan Lokalisasi di Kota Kupang: Solusi atau Petaka?” Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) St. Thomas Aquinas FKM Undana, dr. Ari Wijana pada kesempatan tersebut hadir mewakili Walikota Kupang, Jefirston Riwu Kore bertempat di Aula Kwarda Pramuka NTT (Sabtu ,01/12/18).

Seusai kegiatan kepada radarntt, Ari Wijaya mengatakan, “Keputusan pemerintah adalah per 1 Januari 2019 tutup lokalisasi  Karang Dempel (KD), langkah langkah yang diambil dalam rangka penutupan KD ini adalah tindak lanjut dari sosialisasi mulai Bulan April lalu melalui media massa dan hampir seluruh masyarakat Kota Kupang sudah tahu rencana penutupan lokalisasi dan isu itu terus bergulir  sampai Tanggal 11 Oktober yang lalu itu.

Kemudian dalam rapat sosialisasi pemerintah menghadirkan pemilik lokalisasi, perwakilan dari penghuni Karang Dempel, tokoh agama, OPD terkait juga, Itu wali kota yang memaparkan tentang rencana penutupan lokalisasi,” jelasnya

Selanjutnya dikatakan pada dasarnya penghuni Karang Dempel itu tidak melakukan protes, mereka pasrah hanya ada pihak pihak luar yang mendorong sampai melakukan pendataan mereka menolak untuk tidak di data, tidak mau didata, itu karena ada pihak itu kemudian kita melakukan finalisasi pada Tanggal 6 – 9 November kita melakukan pendataan, jadi ada yang isi dan ada yang tidak isi.

Kita melakukan pendataan supaya mereka isi dengan benar sehingga pemerintah bisa mengambil langkah langkah apa selanjutnya, beber Ari.

Pemerintah melakukan pendataan agar mampu membuat kesimpulan dari data yang diambil. Tujuannya agar ketika tidak menjadi PSK, kira-kira mereka mau bekerja di bidang apa yang kemudian pemerintah mendanai.

Jika ingin kembali ke daerah asal pemerintah fasilitasi dan diantar sampai dirumah. Penyediaan anggaran dari Kementerian Sosial. Terkait dengan ini Walikota akan ke Jakarta untuk koordinasi dengan kementerian sosial,” paparnya.

“Penutupan lokalisasi sudah final dan tidak ada tawar menawar bahwa itu tetap ditutup. Kita mohon dukungan dari semua elemen masyarakat terhadap penutupan ini,” pungkasnya.(AA/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru