oleh

BAKOHUMAS Provinsi NTT Gelar Pertemuan Di Hotel Naka Kemarin

RADARNTT, Kupang — Badan Koordinasi Kehumasan atau BAKOHUMAS lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, menggelar pertemuan kemarin dengan Tema” Sinergitas Peran Pemerintah Provinsi NTT dan Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan serta Evaluasi Pembangunan di Provinsi NTT”, yang berlangsung di Hotel Naka (Selasa/31/07/2018).

Karo Humas Setda Provinsi NTT, Drs. Samuel Pakereng, M.Si dalam sambutannya ketika membuka kegiatan mengatakan, ini merupakan kegiatan terakhir dari Bakohumas Provinsi NTT pada tahun 2018.
Lebih lanjut ia menekankan, sehubungan banyak sekali kejadian operasi tangkap tangan atau OTT dari KPK. Maka dipandang perlu ada sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan karena kegagalan dalam menentukan perencanaan apa saja untuk kepentingan publik kalau tidak dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan persoalan.

Karohumas juga berharap dengan adanya kegiatan ini, seluruh forkompinda yang hadir dalam kegiatan mampu menjalankan perannya masing- masing dengan baik dan mengerjakan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang baik untuk NTT.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, yang diwakili oleh Kasub Editorial BPK RI Perwakilan NTT II Baben Adna Bokim menjelaskan, ada beberapa dimensi yang menjadi fokus BPK yaitu, dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan dan dimensi pembangunan ekonomi makro serta masih dan ada dimensi yang lain.

“Jumlah kasus yang tertinggi berdasarkan hasil LHP BPK di NTT pada sektor Belanja Daerah 60 persen, 40 persen sektor Aset tetap dan terendah pada sektor Kas di Kas Daerah 25 persen,” kata Bokim.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Darmawan mengungkapkan, minimnya koordinasi komunikasi dalam sistem perencanaan sehingga minumbulkan persoalan. Ada dua persoalan yang menjadi masalah yaitu pertama adalah hasil yang tidak optimal dan kedua, temuan berdampak pada huku, karena tidak sesuai dengan perencanaan dengan baik.

Ia menambahkan, penyumbang kemiskinan di NTT terjadi pada bidang pendidikan dengan perincian sebanyak 30 % berpendidikan SD sedangkan hanya 17 % pendidikan SMA.

Kegiatan ini dihadiri seluruh forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur, berlangsung dari pukul 09.00 Wita pagi hingga selesai. (Ro/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan