oleh

DEWAN PERS MINTA SEMUA MEDIA WAJIB PATUHI UU PERS

Ket: Pemred Pos Kupang Dion DB Putra saat membagikan pengalamannya  dalam kegiatan Bakti Untuk Negeri  bersama dewan pers di Hotel Sotis.RADARNTT, Kupang — Dewan Pers menggelar kegiatan Bakti Untuk Negeri bersama seluruh pers yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang dengan tema “Penguatan & Pemberdayaan Ekosistem Pers Melalui Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi & Informasi ” bertempat di Aula Hotel Sotis Kupang pada (Kamis, 20/09/2018).

Kegiatan ini diisi dengan materi sosialisasi dari KPU, Pemred Pos Kupang, Dion D.B Putra, dan Staf Dewan Pers Ratna Komala.

Mewakili Dewan Pers, Ratna Komala dalam Sambutannya mengatakan bahwa “Angka pengaduan kasus pers media sampai tahun 2017 kemarin berjumlah 500 kasus dan semuanya merupakan pelanggaran pada kode etik jurnalistik,” ungkapnya.

Sejauh ini media online masih banyak yang belum mematuhi aturan dewan pers no. 40 tahun 1999, tentang badan hukum media dan tidak hanya itu di Indonesia baru 2.482 media yang sudah diverifikasi secara administrasi dan faktual.

Terkait kualifikasi wartawan juga masih banyak yang belum memenuhi standar baik jurnalis muda, jurnalis madya dan jurnalis utama.

Saat ini untuk uji kompetensi Dewan Pers sudah juga bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti ; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), PWI, Perss Dr. Soetomo, IJTI dan Universitas atau perguruan tinggi yang sudah memiliki lisensi untuk melakukan uji kompetensi jurnalis.

Pemateri dari wartawan senior NTT, sekaligus Pemred POS Kupang, Dion D.B Putra dalam materinya mengenai Verifikasi Media dan Kompetensi Jurnalis.

Piagam Palembang 9 Februari 2010 merupakan sebuah awal dasar bagi seluruh pers di Indonesia bersama seluruh Media Group yang tergabung untuk bersepakat membicarakan aspek kode etik, standar perusahan pers, perlindungan pers dan standarisasi kompetensi pers.

“Kedepan setiap media yang mau bekerja sama dengan dengan BUMN dan BUMD wajib sudah terverifikasi oleh dewan pers dan telah berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) serta terutama setiap pimpinan redaksi wajib memiliki standar kompetensi jurnalis utama,” ujarnya.

Setiap lembaga pers wajib mengikuti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebab kedepanny setiap wartawan ditekankan harus sudah uji kompetensi karena setiap lembaga Negara maupun swasta yang mau bekerja sama dan dimintai keterangan sebagai narasumber, media tersebut wajib mengirimkan wartawannya yang telah memiliki standar kompetensi jurnalis baik muda maupun madya. Sedangkan penyandang jabatan pemimpin redaksi wajib memiliki sertifikat kompetensi jurnalis utama.(YO/SET/RN)

Komentar