oleh

Pemkot Kupang Disinyalir Terlambat Implementasikan JKN – KIS Hingga Akhir Tahun Ini

Kantor Walikota Kupang (Tampak Depan)

RADARNTT, Kupang — Inpres no.8/2017 merupakan instruksi Presiden Jokowi kepada 11 lembaga Negara termasuk pimpinan kepala daerah setempat baik Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin dan mengoptimalisasi pelayanan dan kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Aktivis Jaringan Mahasiswa Kesehatan Kota Kupang, saat diwawancarai radarntt, Eka Yusuf Alimansyah, S. Kep mengatakan terkait Inpres No. 8/2017 pada (Selasa, 02/10/2018).

“Kami menduga keterlambatan pencapaian pemerintah kota kupang dalam memenuhi Inpres no/8/2017 ini dikarenakan ketidakseriusan dan kurang optimalnya peran pimpinan kepala daerah setempat semenjak diberlakukannya Inpres ini pada tahun 2017 yang lalu,” ungkapnya.

Inpres ini secara jelas musti dijalankan hingga akhir tahun 2018 agar semenjak awal tahun 2019 seluruh masyarakat kota kupang sudah terlayani JKN – KIS bukan JAMKESDA lagi.

“Kami sangat ingin pemerintah kota Kupang serius menjalankan amanat ini karena masyarakat di kota kupang tentunya sangat membutuhkan layanan JKN–KIS dan untuk itulah bapak walikota harus bertindak cepat dan tegas bersama semua instansi terkait untuk mendorong perwujudan Inpres ini,” tegasnya.

Sementara itu saat diwawancarai via seluler, Wakil Komisi IV DPRD Kota Kupang dari fraksi PKB, Theodora Ewalde Taek menyampaikan tanggapan mengenai Integrasi JAMKESDA ke JKN – KIS di Kota Kupang pada (Senin, 01/10/2019).

“Pemerintah Kota Kupang masih belum bisa mengintegrasikan JAMKESDA ke progam JKN – KIS dikarenakan biaya anggaran cuman 8 milyar saja untuk layanan jaminan kesehatan sedangkan menurut data dari dinas sosial ada sekitar 14 ribu lebih masyarakat pengguna JAMKESDA, sehingga paling lambat kota kupang baru bisa merealisasikan hal ini tahun 2019 nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Theodora Ewalde Taek juga menyampaikan data dari dinas sosial ini mesti valid juga agar masyarakat dapat terdata secara baik karena mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan atau mengurus e – KTP dan yang terutama bagi mereka yang layak atau dikategorikan sebagai penerima JKN – KIS ini musti lebih diperhatikan pemerintah, oleh karena itu kami sebagai mitra pemerintah berharap secepatnya juga masyarakat terlayani progam ini.(YO/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru