oleh

‘Saling Lempar’ Menyangkut Data JAMKESDA Kota Kupang 

 

RADARNTT, Kupang — Inpres no.8/2017 merupakan instruksi Presiden Jokowi kepada 11 lembaga Negara termasuk pimpinan kepala daerah setempat baik Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin dan mengoptimalisasi pelayanan. Kota Kupang belum secara maksimal melakukan Integrasi JAMKESDA ke JKN sebanyak 14 ribu jiwa penduduk yang masih belum terintegrasi JKN – KIS.

Saat ditemui radarntt, Kepala Dinas Sosial Feliberto Amaral, Pemerintah Kota Kupang pada (Senin, 08/10/2018) terkait data JAMKESDA mengatakan,

“Menyangkut JAMKESDA itu ditanyakan saja ke Dinas Kesehatan, sekarang JAMKESDA menggunakan e-KTP, memang lininya itu ke Dinas Sosial karena penanganan orang miskin tapi kalau soal teknis siapa yang dapat JAMKESDA itu karena semua orang yang punya KTP bisa terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu  Julce J. Frans, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes kota Kupang ketika ditemui wartawan mengatakan,

“Dinas Sosial yang menentukan karena kita mendapatkan data dari dinas sosial, sehingga by name dan by address nya sudah ada namun soal status sosial itu kami tidak tahu,” ungkapnya.

Menanggapi hal diatas Ketua Pengurus Nasional PAMI (Pergerakan Anggota Muda IAKMI), Yulita Lende, lewat via seluler menegaskan.

“Sungguh teramat mengecewakan jika jaminan kesehatan masyarakat tidak terurus secara baik, kontek Inpres No. 8/2017 itu merupakan sebuah tanggung jawab yang mesti dijalankan setiap kepala daerah di Indonesia tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Lebih lanjut kader NTT ini menyampaikan,” Inpres ini sudah lama semenjak 2017 kemarin dan dari data secara nasional Kota Kupang merupakan yang paling terlambat mengintegrasikan layanan JKN dan menurut isi INPRES kota kupang lewat Pemkot bisa diberi sanksi.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan Pengurus Daerah PAMI NTT secepat mungkin melakukan audiens dengan Pemkot dan jika tidak diindahkan maka kami pun akan meminta ketegasan pemerintah dan lembaga terkait untuk agar masalah ini segera terselesaikan secara baik. Kesehatan memang bukan segala – galanya tapi tanpa kesehatan itu sendiri siapapun tidak akan mampu berbuat apa – apa,” tegasnya. (DFS/TIM/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru