oleh

BPK RI Perwakilan NTT Dikritisi Kader PMII Kupang

Foto: Hasnu Ibrahim Saat Pimpin Aksi Demo Di BPK RI Perwakilan NTT Dan Kejati NTT

RADARNTT, Kupang – “Kehendak untuk tidak mau menerima sesuatu yang sudah terkonstruksi dan terpolarisasi di dalam benak kader-kader muda NTT terhadap stigma sebagai provinsi tertinggal, provinsi terbelakang, provinsi termiskin dalam catatan dan analisis PMII Kupang. Sebenarnya ini dijadikan mega proyek oleh orang – orang cerdas yang amoral untuk menggunakan term provinsi tertinggal, termiskin dan terbelakang, sebagai lahan basah mereka untuk menjual proposal ke tingkat nasional.”

Hal diatas disampaikan Hasnu Ibrahim, Ketua Umum PMII Kupang di Asrama Haji (Sabtu, 05/07/2019.)

Ia menyambung, “Tugas kami sebagai generasi muda sebagai agen of change, sebagai social kontrol, sebagai kelompok untuk penekan bila setiap kali terjadi penyelewengan di Provinsi NTT. Oleh sebab itu PMII Kupang merasa terpanggil untuk melawan persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut dengan menempatkan spirit of value menjadi dasar kepekaan kami.”

Salah satu alasan PMII Kupang begitu getol untuk meminta penyelesaian setiap skandal yang terindikasi korupsi di Provinsi NTT, karena bagi kami provinsi ini akan lebih cepat ke taraf yang lebih baik bilamana upaya yang dilakukan oleh generasi muda untuk membersihkan pemain-pemain lama (koruptor) dari peredaran ini, ujar Hasnu.

Menurutnya, Persoalan gelanggang pacuan kuda di Kelurahan Babau, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT sebenarnya sudah dilaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh pihak BPK RI perwakilan NTT, jika BPK RI perwakilan NTT bekerja secara jujur. Akan tetapi, Karena BPK RI Perwakilan NTT bekerja kurang transparan sehingga LHP yang dibuat hanya bersifat keseluruhan.

Bagi kami (PMII Kupang) total kerugian negara mendekati angka 4 Milyar di gelanggang pacuan kuda merupakan angka yang cukup besar dan telah merugikan hajat hidup orang banyak oleh karena, kasus ini bersifat darurat maka sudah saatnya kami melaporkan persoalan ini. Kami berharap dan mendesak BPK RI Perwakilan NTT untuk segera melakukan pemeriksaan, untuk meng-audit kembali terhadap persoalan ini, tukas Ketua PMII.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh L. Swandi Sitanggang, kepala sekretariat BPK RI perwakilan NTT terkait tugas BPK adalah untuk memeriksa, dan memeriksa itu perlu dana.

Hasnu menanggapi, “Dalam amanat UU ketika ada indikasi kerugian negara atau daerah maka BPK memiliki peran sentral untuk bagaimana melakukan pemeriksaan, meminta lembaga terkait katakanlah Pemerintah Kabupaten Kupang sebelumnya, Dinas Pariwisata, Bidang Aset Daerah yang harus diperiksa kembali oleh BPK RI perwakilan NTT.”

“Kan ada bidang dalam internal BPK NTT untuk mengajukan anggaran di BPK pusat, silahkan mengajukan anggaran. Disamping itu, mereka juga banyak fasilitas-fasilitasnya; ada mobil pribadi di dalam, tinggal periksa kok, memangnya kota Kupang dan Kabupaten Kupang jauh dan membutuhkan budget yang banyak? Sebenarnya hal ini merupakan upaya pendiaman, ada upaya statis; dugaannya jangan sampai pihak BPK sendiri sudah ikut bermain dalam persoalan ini sehingga LHP-nya tidak ada pengerucutan atau pertanggung jawaban terhadap gelanggang pacuan kuda. Kalaupun toh ada jatah anggaran untuk melakukan setiap pemeriksaan maka secara teknis hal itu berarti selama ini mereka (BPK RI perwakilan NTT) terkesan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.”

Lebih lanjut dikatakan, sudah jelas BPK RI perwakilan NTT mempunyai ruang, memiliki tugas untuk melakukan audit  dan menerbitkan LHP BPK RI perwakilan NTT. Oleh sebab itu, PMII Kupang secara kelembagaan sangat membutuhkan itu (LHP BPK RI perwakilan NTT) karena kami menginginkan persoalan kasus korupsi gelanggang pacuan kuda harus segera diseret kepada pihak berwajib.

“Karena itu, cukup berikan kami jawaban untuk segera LHP kan gelanggang pacuan kuda di Kelurahan Babau, Kabupaten Kupang, dan dibagikan ke PMII dan publik NTT supaya tidak ada dusta antara PMII Kupang dan BPK RI perwakilan NTT itu sendiri. Kami menguji komitmen BPK RI perwakilan NTT di situ,” tutup Hasnu Ibrahim. (VH/SET/ R-N)

Komentar