oleh

Dumul Djami: PPDB Tanpa Biaya Apapun, dan Jual Buku Di Sekolah Itu Dilarang

Foto: Dumul Djami Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kupang 

RADARNTT, Kupang – Uang pungutan saat pelaksanaan PPDB di SMPN 3 Kota Kupang  yang dibebankan kepada peserta didik baru sebesar 350 Ribu dan praktek jual buku K 13 yang dilakukan oknum guru rupanya mendapat tanggapan serius dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.

Damul Djami, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ditemui di ruangannya mengatakan, “PPDB dari proses sampai menjadi siswa itu tanpa pungutan biaya apapun. Untuk itu berkaitan dengan dugaan adanya uang pembayaran berupa pakaian olahraga, baju batik, kartu siswa/kartu perpustakaan dan buku konseling yang dikenakan SMPN 3 Kota Kupang, saat PPDB akan dilihat referensi rencana RKAS dalam dana BOS, apakah mereka sudah anggarkan atau tidak. Kalau itu sudah dianggarkan maka kita akan perintahkan untuk kembalikan tetapi kalau misalnya belum dianggarkan dan ini dibutuhkan kalau menurut saya masih dalam batas kewajaran.”

Beri saya waktu untuk menge-check sebab kita punya data RKAS semua sekolah, kalau memang item-item ini ada dalam dana BOS maka kita akan panggil Kepala Sekolah. Jadi pada prinsipnya uang pembayaran sebesar Rp. 350.000 ini kalau ada itemnya dalam dana BOS maka kita akan perintahkan untuk mengembalikan, katanya.

Terkait dugaan jual beli buku di sekolah menurut Dumul Djami, “Sekolah itu bukan toko buku, jadi prinsipnya untuk dua hal besar ini ia mengucapkan terimakasih kepada RADARNTT yang menginformasikan sekaligus sebagai kontrol terhadap birokrasi, tinggal bagaimana kita lihat RKAS-nya lalu kita klarifikasi.”

Sementara itu, Okto Naitboho selaku Kabid Pendidikan Dasar dalam penjelasannya menegaskan, terkait indikasi jual beli buku yang dilakukan beberapa oknum guru dengan kisaran harga Rp.12.500 – Rp.15.000 dengan salah satu Penerbit Buku Hasan Pratama, buku itu merupakan buku wajib yang dipakai, buku pemerintah Kurikulum 13. baginya buku pemerintah itu tidak diperjual-belikan oleh individu terutama buku teks wajib penyedia saja bukan sembarang penyedia melainkan penyedia yang sudah direkomendasikan oleh kementerian jadi secara individu menjual buku pemerintah itu dilarang. (VH/SET/R-N)

Komentar