oleh

Kejati NTT Larang Bawa HP, Massa PMII Kupang Tolak Dialog

Foto: Tampak Hasnu Ibrahim Ketua PMII Kupang Sedang Menyuarakan Aspirasinya 

RADARNTT, Kupang – Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT harus bertindak tegas dalam memeriksa dan menangkap koruptor. Hal itu disuarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kupang dalam spanduk yang terpajang di Kantor Kejati NTT dalam aksi unjuk rasa damai kemarin (Rabu, 03/07/2019).

“Apa yang dilakukan PMII Kupang pada hari ini bukan cuma retorika, bukan cuma agitasi dan bukan cuma propaganda belaka. Kapasitas kami bukan untuk mengadili akan tetapi sebagai kontrol sosial (Social Control) sebagai pihak yang senantiasa peka terhadap hajat hidup di Provinsi NTT maka kami tidak akan berhenti, segala macam bentuk konsekuensi, halangan dan rintangan harus dilawan,” ucap Hasnu Ibrahim, Ketua Umum PMII Kupang saat berorasi.

Beberapa hal yang menjadi dasar sehingga PMII Kupang tidak pernah bosan menyuarakan:

Pertama, beberapa minggu yang lalu kami telah menggelar aksi melalui Jaringan Anti Korupsi dan Peduli Keadilan (AJAK- PK) Provinsi NTT. Pada 4 hari selanjutnya belum ada tindakan yang lebih nyata, belum ada progresivitas yang lebih mengarah kepada kedua skandal maha besar yang telah merampok, melacuri serta menyengsarakan rakyat NTT, ungkapnya.

Kedua, Persoalan yang pernah disuarakan PMII Kupang diantaranya persoalan Monumen Pancasila yang sampai hari ini pihak Kejati NTT dianggap lambat dan dalam kasus NTT Fair kami minta pihak pihak kejati menunjukkan sprindik namun hingga kini tidak pernah menginformasikan kepada publik.

“Logikanya bila ditetapkan tersangka atas skandal NTT Fair pasti ada surat perintah penyidikan (sprindik) namun sayang tidak diinformasikan kepada publik,” kata Hasnu Ibrahim.

Selanjutnya ditekankan, bila Kejati NTT dalam menangani skandal NTT Fair dan Monumen Pancasila tidak mampu, kalau kejati ambigu, bimbang, bingung entah siapa yang harus dilindungi dan siapa yang tepat serta cocok untuk dijadikan tersangka silahkan lakukan supervisi agar KPK melanjutkan proses pemeriksaan terhadap dua mega skandal ini.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Hasnu Ibrahim, Perwakilan AJAK-PK NTT dan Bambang Setyadi, SH, Asisten Intelijen pada Tanggal 27 Juni 2019 lalu.

Dipaparkan Hasnu, “Persoalan lain yang diadvokasi PMII Kupang pada Tanggal 23 Juni 2019 yakni gelanggang pacuan kuda di Kelurahan Babau Kabupaten Kupang, dianggap menunjukan tindakan yang tidak mencerminkan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat tetapi justru pembangunan itu telah menyengsarakan masyarakat, dengan merampok, merampas uang daerah yang dipergunakan pada tiga item pembangunan antara lain tribun yang didirikan pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp.650.000.000.- dan pada 23 Juni 2019 telah hancur.”

“Apakah ini wajar wahai Kejati? Apakah kalian telah melakukan pemeriksaan, pengumpulan alat bukti terhadap persoalan ini,” teriaknya.

“Persoalan selanjutnya, pembangunan pagar keliling di atas areal 25 ha yang menyedot anggaran APBN/APBD sebesar Rp 2 Milyar lebih serta pengadaan papan lintasan dan alat pendukung lainnya di gelanggang pacuan kuda dengan menyedot APBD sebesar 900 Juta-  Apakah kalian telah melakukan pemeriksaan? Jangan sampai hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tegas Ketua PMII.

Setelah menyampaikan orasi, massa PMII Kupang diizinkan masuk kantor kejaksaan untuk melakukan dialog.

Awalnya pihak kejaksaan bersedia melakukan dialog dengan syarat ponsel milik massa aksi tidak boleh dibawa ke dalam ruang pertemuan. Sontak, Hasnu Ibrahim dan keempat Perwakilan PMII Kupang memutuskan walk out dan tidak bersepakat atas syarat yang ditetapkan pihak kejaksaan.

Dari pantauan wartawan demonstrasi kemarin berjalan dengan tertib dan lancar dengan pengamanan dan pengawalan pihak Polresta Kupang. (VH/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan