oleh

L. Swandi Sitanggang Sebut BPK Tugasnya Memeriksa, Dan Itu Perlu Dana

Foto: Lisinus Swandi Sitanggang, Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan NTT (Rabu, 03/07/2019) 

RADARNTT, Kupang – Lisinus Swandi Sitanggang, Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan NTT menanggapi persoalan Gelanggang Pacuan Kuda di Kelurahan Babau Kabupaten Kupang, bahwa aspek komparasi kasus dan pentingnya upaya filterisasi untuk membedakan apa yang dibela PMII Kupang mengatasnamakan kepentingan tertentu atau hajat hidup masyarakat menjadi salah satu catatan kritisnya.

“Kami tentu akan melakukan filtering sebab kalau permintaan diminta terus dan dikabulkan, hal ini bisa disalahgunakan. Apakah ini merupakan prioritas yang bisa kami angkat di pemeriksaan berikutnya karena memang ini nilainya bagus, tau-tau ada indikasi kasus di kabupaten lain yang nilainya lebih besar dan menyangkut hajat hidup orang yang lebih banyak lagi,” ucap Lisinus Swandi Sitanggang kepada massa aksi PMII Kupang. (Rabu, 03/07/2019) di ruang pusat informasi dan komunikasi BPK RI Perwakilan NTT.

Dasar hukum yang digunakan pada UU No 15 Tahun 2004 pasal 4 ayat 1 [dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/PDTT].

Penjelasan UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam peneriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan atau hal-hak lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Oleh sebab itu, PDTT bersifat examinasi (pengujian), review atau prosedur yang disepakati (agree upon procedures).

Sementara itu, Hasnu Ibrahim, Ketua Umum PMII Kupang mempertanyakan BPK NTT apakah anggaran Rp. 900.000.000 + Rp.650.000.000.000 + 2.5 M bukan menjadi skala prioritas dan terkategori angka-angka yang fantastis? Jika itu menjadi salah satu jumlah yang besar maka jadikan itu sebagai agenda dan skala prioritas karena dasarnya nanti saya (Hasnu-red) akan memasukan surat ke BPK untuk meminta surat laporan hasil pertanggungjawaban tahun anggaran 2017/2018.

Hasnu meminta agar BPK NTT memeriksa Dinas Aset Daerah, Dinas Pariwisata dan Pemkab Kabupaten Kupang karena menurutnya berdasar logika praduga tak bersalah sangat kuat terjadi indikasi korupsi.

“Tidak ada kepentingan yang diback up oleh siapa pun terhadap kami, karena yang memotivasi PMII Kupang secara kelembagaan melakukan advokasi terhadap tanah seluas 25 ha, karena tanah tersebut merupakan tanah milik masyarakat Babau yang telah dicaplok oleh bidang aset, dinas pariwisata Pemkab Kupang. Bukan hanya itu, pada saat turun ke lapangan pembangunan tribun pada tahun 2015 dengan Rp.650.000.000.-, pengadaan papan lintas dan fasilitas pendukung lainnya sudah rusak, padahal tujuan utama dari pembangunan yang terjadi di bangsa ini adalah demi hajat hidup orang banyak sehingga kami sebagai masyarakat NTT sangat mengharapkan bahwa ini (gelanggang pacuan kuda) menjadi agenda konsentrasi BPK supaya ketika kami mendapatkan LHP 2017/2018 terhadap pembangunan ini, maka kami akan melanjutkan persoalan ini,” tegasnya.

Hal itu berarti, masalah ini adalah kebutuhan masyarakat NTT dan bukan hanya kebutuhan PMII. Sekiranya kita secara bersama-sama untuk betul-betul bersikap anti terhadap korupsi. Oleh karena itu, yang memotivasi PMII secara kelembagaan yakni pada saat turun ke lapangan, kami menyaksikan, jadi kasus disana itu bukan hanya dari aspek perdata tetapi ada unsur tindak pidana korupsi, papar Hasnu.

Lisinus Swandi Sitanggang saat dikonfirmasi RADARNTT mengatakan,” Ternyata dikemudian hari setelah ditelaah ada permasalahan yang lebih jauh, tidak didiamkan tetapi masuk dalam data base (dasar) tetapi kalo kita bisa periksa semua, kita akan periksa. Karena BPK punya keterbatasan, kalo keterbatasan cuma satu ya kita ambil yang lebih besar sedangkan yang kecil itu akan menjadi catatan untuk nanti dipertimbangkan apakah kita minta anggaran atau tidak, kalau dapat berarti kita lakukan pemeriksaan.”

“Disamping itu, kita juga bisa minta kepada pemerintah kalau memang dinilai sangat diperlukan apabila dana ketersedian dana pemerintah masih ada. BPK itu tugasnya memeriksa, memeriksa itu perlu dana. Kalau kita bisa meng-cover semua, sesuai dengan dana, tenaga manusia dan waktu; kalau tidak kita prioritas tetapi kalau memang ada yang sangat urgent (mendesak) bisa saja kita minta pemerintah daerah, pihak inspektorat bisa kita tagih sebab mereka termasuk perpanjangan tangan BPK dalam pengawasan pelaksanaan keuangan daerah. Jadi, informasi penting ini bukan hilang begitu saja; kalaupun hari ini tidak, mungkin besok, tahun berikutnya atau kalau harus sekarang ya harus disampaikan kepada aparat pengawas di pemerintahan daerah seperti inspektorat jadi itu bisa dan jangan kuatir,” tegas Sitanggang. (VH/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan