oleh

Linus Lusi: Aspirasi Mahasiswa Tidak Merubah Keputusan Gubernur NTT

Foto: Linus Lusi Pimpin Dialog Dengan Massa Aksi

RADARNTT, Kupang – Aliansi Mahasiswa Sumba Barat kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, dilanjutkan ke Kantor Gubernur NTT dan berakhir Kantor DPRD Provinsi NTT terkait masalah tapal batas di sub segmen selatan antara Sumba Barat dan Sumba Barat Daya (SBD). Aliansi ini tergabung beberapa Organisasi seperti HIPMALBAR, IPMALAYA, AGRA NTT, OPSI NTT dan Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Dalam aksi ini, mahasiswa Sumba Barat menyatakan sikap menolak keputusan Gubernur NTT Tertanggal 20 Juni 2019. Keputusan gubernur dinilai tidak konsisten dalam menyelesaikan tapal batas Sumba Barat dan SBD.

Foto : Massa Aksi Long March Ke Kantor Gubernur NTT

Pasalnya, di RS Reda Mbolo SBD pada (27/02/2019) telah ditandatangani berita acara bahwa tapal batas berada di Kali Pola Pare. Lanjut di Labuan Bajo (10/06/2019) disaksikan seluruh Bupati/Wali Kota Se-NTT telah dilakukan penandatanganan peta titik koordinat tapal batas Sumba Barat dan SBD yang berada di Kali Pola Pare yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas usul saran Pemprov NTT.

Dalam audiens di Kantor Pengelola Perbatasan, aliansi mempertanyakan ketidak konsistenan keputusan Gubernur dan Keputusan ini dinilai berpotensi menciptakan konflik horizontal dalam masyarakat. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Linus Lusi Making mengatakan bahwa keputusan Gubernur NTT pada (20/06/2019) berubah dari sebelumnya karena mempertimbangkan aspirasi warga Desa Karang Indah yang tidak mau bergabung di Kabupaten Sumba Barat.

“Aspirasi ade-ade (Mahasiswa) tidak merubah keputusan Gubernur NTT, aspirasi ini untuk kamu kaji lebih dalam lagi secara akademik,” kata Linus Lusi kepada aliansi yang ada.

Lanjut Linus, Keputusan Gubernur NTT tertanggal 20 Juni 2019 hanyalah urusan tapal batas administrasi kabupaten dan tidak menghilangkan  hak kepemilikan dan hak ulayat warga Sumba Barat khususnya Desa Weetana. Berkaitan dengan keamanan warga ditapal batas, Linus menegaskan bahwa negara tidak akan kalah dalam menjamin keamanan masyarakatnya.

Usai unjuk rasa di Kantor Pengelola Perbatasan, massa melanjutkan di Kantor Gubernur NTT. Pantauan RADARNTT, massa masuk di ruang humas Provinsi NTT, tetapi massa aksi tidak mau berdialog karena yang menemui massa adalah orang yang sama yaitu Kepala Badan Pengelola Perbatasan Linus Lusi Making.

Ketika ditemui, Koordinator Umum Benyamin Yewa mengaku kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur NTT atau asisten gubernur malah bertemu lagi dengan orang yang sama. Lanjut Benyamin, Hal yang sama juga dialami ketika melakukan aksi di DPRD Provinsi NTT, namun tidak seorangpun anggota DPRD yang berada di tempat.

Pantauan awak media, massa masih sempat orasi di depan kantor DPRD NTT. Koordinator Lapangan Herman Nunu ‘menitipkan’ pernyataan sikap tertulis kepada DPRD NTT melalui Staf DPRD NTT. (NATHAN/SET/R-N)

Komentar