oleh

Pungutan PPDB Di SMP Negeri 3 Kota Kupang ‘Adem Ayem’

RADARNTT, Kupang – Implementasi  Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, merupakan Peraturan Menteri Baru yang mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler menyisakan sejumlah pertanyaan bagi orang tua murid.

Fakta yang berhasil dihimpun RADARNTT, terkait pungutan PPDB yang terjadi berdasarkan kuitansi pembayaran di SMP Negeri 3 Kota Kupang Tertanggal 24 Juni 2019 yang disampaikan beberapa orang tua murid menguatkan kebenaran akan informasi tersebut.

Berikut item-item uang pembayaran yang mesti ditanggung orang tua/wali peserta didik baru sebagai berikut : 1 pasang pakaian olahraga Rp. 110.000, 1 potong kemeja/ blus batik Rp.80.000, 1 sampul raport K 13 Rp. 80.000, 1 lembar kartu siswa; 1 lembar kartu perpustakaan Rp.15.000, 3 lembar lokasi sekolah (putih + pramuka) Rp.15.000 dan 1 buah buku bimbingan konseling Rp.50.000 dengan total Rp. Rp.350.000/ siswa PPDB dan ditandatangani oleh seorang guru berinisial LRH.

Saat dikonfirmasi LRH menegaskan, “Saya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan kepsek, saya tidak akan berbicara sebelum adik bertemu kepsek; kita kan bawahan, kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan.”

Pada saat ditemui wartawan Kepsek SMPN 3  Mashud Bethan mengemukakan, “Dalam kaitan dengan peserta didik baru dana BOS itu sifatnya tidak dibebankan apa-apa. Kalo soal beban saya kira tidak. Kita tidak menyebut sekolah harus membebankan kepada orang tua, hal ini sebetulnya tarik menarik dalam PERMEN yang berkaitan dengan unsur pemerintah, unsur masyarakat dan unsur lembaga lain untuk menunjang pendidikan; itu perintah PERMEN bahwa semua komponen ini punya tanggung jawab sama untuk membantu proses pendidikan. Kedua, bagi sekolah itu tidak membebankan dalam konteks seperti maunya sendiri/sukanya sendiri itu tidak tetapi kalau ada hal-hal yang akibatnya orang tua harus memberikan untuk anaknya maka itu oke-oke saja tetapi kalau soal meminta itu tidak.” (Jumat, 26/07/2019).

Lebih lanjut dikatakan, “PPDB itu soal proses perjalanan tinggal menafsirkannya saja dalam kaitan dengan pembiayaan PPDB , sebetulnya semua hal yang ada di PPDB itu semua bawaan dia, barangnya dia dan bukan barangnya sekolah. Sebetulnya prinsip sekolah itu jika membeli barang yang sifatnya modal itu harus disimpan di sekolah berbeda dengan ATK yang sifatnya habis pakai; kalau dia (PPDB) sampai bawa keluar itu bukan sedangkan modal itu kan aset; membeli suatu barang yang sifatnya dalam bentuk anggaran besar disebut aset dan disimpan di sekolah. Itu pada prinsip hukumnya. Jadi, yang disediakan oleh panitia PPDB sekolah menyediakan anggaran untuk proses pelaksanaan karena mereka itu belum masuk disini (sekolah).

“Saya kan masuk dipertengahan jalan, di dalam RAB Kepala lama itu tidak ada anggaran,” tandasnya.

Sementara itu ketika dimintai tanggapan Okto Naitboho, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menegaskan, “Hanya 2 item yang boleh dibebankan kepada orang tua yaitu pakaian olahraga dan pakaian batik sedangkan kartu perpustakaan, sampul, raport dan buku pembimbing dibebankan kepada dana BOS.” (TIM/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan