oleh

AMARA: Kenapa DPRD Lembata Anggarkan Untuk Pembangunan Awololong 2020?

RADARNTT, Lewoleba – Aliansi Mahasiswa-Rakyat Lembata atau AMARA LEMBATA menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata, Jalan Trans Lembata pada Tanggal 12 September 2019 siang.

Gabungan kelompok mahasiswa dari Jakarta, Makassar, Kupang dan Kelompok Nelayan ini menuntut agar pembangunan Jembatan Titian, kolam renang apung dan fasilitas lainnya dibatalkan.

Menurut Koordinator Lapangan Saudara Zainal Abidin Lewar mengatakan bahwa kedatangan AMARA sebagai bentuk protes atas kelanjutan pembangunan Pulau Siput Awololong.

“Proyek bernilai 7 M dengan anggaran APBD II tersebut sampai sekarang bermasalah. Kenapa Badan Anggaran menyepakati keberlanjutan pembangunannya? Kami menolak keras,” ungkapnya.

Belasan massa aksi ini berorasi sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “DPRD Lembata Gigi Ompong.”

Massa aksi ditahan di depan pagar kantor selama satu jam lebih. Lewat negosiasi dengan Kepolisian Resort Lembata dan Satuan Polisi Pamong Praja, akhirnya mereka dipersilahkan masuk.

Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan karena masalah atribut aksi dan ruangan tempat mediasi.

Lewat dialog antara pihak keamanan dan Koordinator Umum, tempat mediasi dilakukan di ruangan kerja Ketua sementara DPRD Lembata.

Mereka diterima Ketua sementara DPRD Lembata, Abubakar Sulang dan tujuh orang anggota dewan lainnya yang baru saja dilantik.

Koordinator Umum aksi, Askar Ratulela, mempertanyakan sikap DPRD Lembata yang telah menyetujui pembangunan kolam renang terapung, jembatan titian (jeti) dan fasilitas wisata lainnya di Pulau Siput Awololong.

Selain proyek itu dinilai bermasalah sejak awal, lanjut dia dalam keterangannya, sampai akhir tahun anggaran 2018 dan sampai dengan turunnya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 20 Mei 2018, proyek ini belum menunjukkan hasil sama sekali.

Padahal Pemkab Lembata sudah melakukan pembayaran 80 persen dari nilai kontrak namun belum ada fisik dilapangan.

Sampai pada tahap ini, Askar dan para demonstran lainnya mempertanyakan sikap para wakil rakyat dan meminta mereka membatalkan rencana pembangunan proyek ini.

“Kami minta dewan melakukan pengawasan terhadap proyek Awololong. Kenapa DPRD bisa setujui proyek ini ?” tanyanya.

Menjawab hal ini, Abubakar Sulang mengatakan, pihaknya ini belum bisa menjawab tuntutan para demonstran karena mereka baru saja dilantik dan punya kewenangan terbatas.

“Itu disetujui oleh DPRD sebelumnya, kami belum punya alasan yang kuat untuk memberi jawaban yang pasti soal masalah ini namun aspirasi ini akan difasilitasi. Kami juga belum melihat dokumen. Tuntutan ini juga akan jadi jadi acuan dan rujukan dalam proses selanjutnya,” ungkapnya.

Sesuai regulasi pimpinan dewan sementara juga hanya memiliki 4 tugas saja yakni memandu rapat, memproses pimpinan definitif, membahas tatib dan menyusun alat kelengkapan dewan.

“Kita belum bisa jangkau apa yang sudah diputuskan dewan sebelumnya. Kami juga butuh waktu untuk lihat masalah ini lagi,” kata Abubakar.

Anggota DPRD Lembata lainnya, Filbertus Kwuel Wuwur, menuturkan pihaknya harus mempelajari terlebih dahulu dokumen proyek-proyek ini sesuai atau tidak. Akan tetapi aspirasi yang disampaikan para mahasiswa akan ditampung.

“Kalau segala sesuatu sesuai mekanisme kami akan patuhi. Tapi kalau belum akan jadi rekomendasi kami terhadap lembaga eksekutif.

Hal senada juga diungkapkan Gaby Raring. Menurut dia, saat ini masih masa transisi periode DPRD Lembata periode lalu dan periode yang baru dilantik.

Meskipun demikian, dia mengucapkan terima kasih kepada aliansi karena aspirasi dan tuntutan mereka tentu saja akan jadi bahan pertimbangan dan masukan dalam proses selanjutnya. Massa aksi akhirnya langsung membubarkan barisan dengan aman dan tertib. (TIM/SET/R-N)

Komentar