oleh

Balai POM NTT Sita Puluhan Kosmetik Ilegal di Labuan Bajo

Penyidik BBPOM Provinsi NTT Bernardus Beda Moron Bersama Barang Hasil Sitaan

 

RADARNTT, Labuan Bajo – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi NTT menyita puluhan produk kosmetik ilegal dan palsu dari sejumlah pedagang kaki lima di Kampung Ujung, Kota Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kamis, (29/11/2018).

Sedikitnya ada 94 merk produk kecantikan dan perawatan wajah yang disita petugas di tiga tempat berbeda.

Selain produk kecantikan dan perawatan wajah, petugas juga menyita sebanyak 12 jenis jamu tradisional yang dijual pedagang di Labuan Bajo.

Salah satu pedang kosmetik ilegal Ayu Firida asal Makasar mengaku dirinya baru dua minggu menjual produk perawatan wajah tersebut. Dia mengaku membeli barang di Makasar dan dijual kembali di Labuan Bajo dan sekitarnya.

“Kita beli di toko-toko di Makasar, kemudian kita jual kembali di Labuan Bajo, saya jual belum sebulan,” kata Ayu.

Penyidik Badan POM Provinsi NTT Bernardus Beda Moron mengungkapkan, merk kosmetik dan jamu tradisional tersebut tanpa ijin edar alias ilegal.

“Produk yang kita sita ini belum ada izin edar, sehingga kualitas mutunya juga belum teruji melalui BBPOM,”  kata Moron.

Ia menjelaskan, produk komestik maupun jamu tradisional yang disita diduga berasal dari Makasar. “Penjualnya juga asal Makasar,” tukas Moron.

Dikatakan pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap para pedagang yang menjual produk ilegal. Selain itu produk hasil sitaan tersebut akan dimusnahkan.

“Kita beri pembinaan bagi penjual yang sama sekali belum tahu asal usul produk, jika kedapatan lagi baru kita amankan,” tegasnya.

Kosmetik Ilegal dan Palsu termasuk beberapa Jamu Ilegal Yang Berhasil Disita

 

Untuk diketahui menjual produk tanpa izin edar, melanggar Pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah serta Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. (MH/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru