oleh

Disinyalir Ilegal, Aktivitas Perusahaan Tambang di Labuan Bajo Dikeluhkan Warga

Galian C Di Desa Pantai Manggarai Barat Yang Dianggap Meresahkan Masyarakat

RADARNTT, Labuan Bajo – Warga Desa Pantar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT mengaku resah dengan aktivitas penambangan galian C yang disinyalir tak berizin di Desa tersebut.

Oleh karena itu, warga Pantar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT diminta turun langsung untuk mengecek keberadaan galian C yang diduga milik PT. Wijaya Graha Prima tersebut.

Warga mengaku sejak PT. Wijaya Graha Prima beraktivitas di lokasi tersebut, belum pernah bersosialisasi dengan warga Desa Pantar.

“Berkaitan dengan aktivitas mereka di sini (Desa Pantar, red), saya tidak pernah dengar ada sosialisasi di Desa Pak,” tutur Yanto Warga Desa Pantar.

Bahkan Ia mengatakan aktivitas penambangan galian C tersebut mengakibatkan bantaran Sungai Wae Dongkong, Desa Pantar, Kecamatan Komodo rusak. “Bantaran kali Wae Dongkong ini wajahnya semakin buruk akibat alat geruk jenis Ekskavator. Belum lagi dilalui kendaraan berat,” katanya.

Selain mengekploitasi batuan Sungai Wae Dongkong, PT. Wijaya Graha Prima juga mengoprasikan Pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) di sekitar sungai tersebut.

“Ada juga pabrik aspal Pak. Kami tidak tahu dampak yang akan terjadi nanti, tapi alat besar di sana tentu mengeluarkan asap gempul yang akan mencemari udara sekitar,” jelasnya.

Pantauan RadarNTT di lokasi penambangan galian C tersebut, 2 unit mesin pengeruk jenis Ekskavator tengah berparkir di sungai Wae Dongkong, selain itu sejumlah kendaraan besar dan alat berat tengah berpakir di lokasi pabrik AMP milik PT. Wijaya Graha Prima.

Selain PT. Wijaya Graha Prima, diduga UD Gunung Sari yang mendirikan batching plant juga disinyalir belum mengantongi izin dari Lingkungan hidup. Hal itu dibenarkan oleh Sekertaris Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Agustinus Rinus.

Agustinus Rinus mengatakan pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi lingkungan hidup kepada PT. Wijaya Graha Prima di Desa Pantar dan UD. Gunung Sari yang mendirikan batching plant di kampung Kaper, Labuan Bajo, Manggarai Barat.

“Sejauh sampai dengan hari ini terkait dengan aktivitas PT tersebut belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup. Kami akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan,” kata Agustinus (Sabtu,10/11/2018).

Ditanya apakah aktivitas penambangan akan diberhentikan atau tidak?, Agustinus mengatakan setiap kegiatan penambangan wajib hukumnya mengajukan izinnya, tergantung skala yang dibutuhkan.

“Sesuai dengan ketentuan UU Lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 wajib mengurus dokumen lingkungan hidup sebelum melakukan aktivitas. “Hingga hari ini belum ada usulan dari mereka,” jelas Agustinus.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkordinasi dengan Sat Pol PP untuk turun menindak tegas kegiatan PT. Wijaya Graha Prima dan UD Gunung Sari. “Dalam waktu dekat kita akan kordinasi dengan Pol PP untuk melakukan penindakkan,” ujarnya.

Hal senada ditegaskan Kadis Pertambangan Provinsi NTT Boni Marasin, kepada RadarNTT Boni menegaskan pihaknya akan menghentikan kegiatan agar tidak beroprasi bila PT. Wijaya Graha Prima dan UD Gunung Sari belum mengantongi Izin Usaha Perambangan.

Apalagi kata Boni, saat ini Pemprov NTT sedang moratorium pertambangan diseluruh NTT. Jika ada pihak yang masih melakukan aktivitas pertambangan maka pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“Penegasan saya Kalau tidak ada izin kita hentikan kegiatannya supaya tidak beroperasi,” kata Boni saat dihubungi RadarNTT.

Sementara itu pemilik PT. Wijaya Graha Prima Fredi Wijaya ketika dikonfirmasi mengatakan dirinya masih menjalani pemeriksaan kesehatan di luar kota. “Saya lagi chek up di Jakarta Pak. Saya akan hubungi nanti,” kata Fredi.

Sementara itu pemilik UD Gunung Sari, Herry Sutrisno atau biasa dipanggil Herry Piao membantah jika usaha dagannya tak berizin. Anehnya ketika ditanya apakah aktivitas batching plantnya itu telah mengatongi IUP dan IUP OP?, Herry malah mengarahkan RadarNTT untuk menanyakan hal itu ke kontraktor pelaksana proyek Marina milik ASDP Kementerian Perhubungan. Jika demikian diduga pengambilan material untuk proyek BUMN tersebut diduga ilegal.

“Nanti pa tanyakan di kontraktor pelaksananya ya. Tanah ini siapa saja yang mau ambil saya kasi, termasuk SD St. Yosefa juga minta kemaren. Saya kasih,” kata Herry melalui pesan singkatnya. (MH/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru