oleh

Ketua DPRD Desak Pemkab Tinjau Tambang Galian C tak Berizin di Mabar

 

Lokasi Galian C Yang Diduga Tak Berijin Milik PT. Wijaya Graha Prima di Desa Pantar Manggarai Barat

RADARNTT, Labuan Bajo – Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Blasisus Jeramun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, turun lapangan meninjau aktivitas penambangan galian C yang diduga tak berizin milik PT. Wijaya Graha Prima di Desa Pantar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat.

Pasalnya beberapa bulan terakhir ini, warga mulai resah dengan kondisi bantaran sungai Wae Dongkong akibat aktivitas penambangan galian C di sungai Wae Dongkong oleh PT Wijaya Graha Prima.

Kondisi sungai itu, kini terlihat buruk akibat digeruk oleh alat berat jenis eksavator. Selain mengeruk bebatuan sungai disekitar bantaran sungai juga PT. Wijaya Graha Prima mendirikan pabrik AMP (Asphalt Mixing Plant).

“Kalau aktivitasnya tak berizin secara tegas DPRD Manggarai Barat dengan tegas mengatakan harus dihentikan sementara sebelum dokumennya perizinanya ada. Pemerintah harus turun ke lokasi tinjau aktivitas galian C itu,” tegas Blasius kepada RadarNTT. Senin 12 November 2018.

Dikatakan Blasius, aktivitas penambangan galian C yang tak berizin tentu berdampak negativ terhadap lingkungan hidup dan warga sekitar penambangan. Oleh karena itu, DPRD kata dia akan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi terkait aktivitas PT. WGP.

“Saya sudah pastikan warga sekitar pasti tidak nyaman dengan bunyi kendaraan dan alat berat itu. Besok kita sidang dan kita akan panggil pihak terkait,” kata Blasius.

Diberitakan media ini sebelumya, selain PT. Wijaya Graha Prima, diduga UD Gunung Sari yang mendirikan batching plant di Kampung Kaper, Labuan Bajo juga disinyalir belum mengantongi izin dari Lingkungan hidup.

Hal itu dibenarkan oleh Sekertaris Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Agustinus Rinus. Sejauh sampai dengan hari ini terkait dengan aktivitas PT tersebut belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup. Kami akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan,” kata Agustinus. Sabtu, (10/11/2018) pekan lalu.

Hal senada ditegaskan Kadis Pertambangan Provinsi NTT Boni Marasin, kepada RadarNTT Boni menegaskan pihaknya akan menghentikan kegiatan agar tidak beroprasi bila PT. Wijaya Graha Prima dan UD Gunung Sari belum mengantongi Izin Usaha Perambangan.

Apalagi kata Boni, saat ini Pemprov NTT sedang moratorium pertambangan diseluruh NTT. Jika ada pihak yang masih melakukan aktivitas pertambangan maka pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“Penegasan saya Kalau tidak ada izin kita hentikan kegiatannya supaya tidak beroperasi,” kata Boni saat dihubungi RadarNTT.

Sementara itu pemilik PT. Wijaya Graha Prima Fredi Wijaya ketika dikonfirmasi mengatakan dirinya masih menjalani pemeriksaan kesehatan di luar kota. “Saya lagi chek up di Jakarta Pak. Saya akan hubungi nanti,” kata Fredi.

Sementara itu pemilik UD Gunung Sari, Herry Sutrisno atau biasa dipanggil Herry Piao membantah jika usaha dagannya tak berizin. Anehnya ketika ditanya apakah aktivitas batching plantnya itu telah mengatongi IUP dan IUP OP?, Herry malah mengarahkan RadarNTT untuk menanyakan hal itu ke kontraktor pelaksana proyek Marina milik ASDP Kementerian Perhubungan. Jika demikian diduga pengambilan material untuk proyek BUMN tersebut diduga ilegal.

“Nanti pa tanyakan di kontraktor pelaksananya ya. Tanah ini siapa saja yang mau ambil saya kasi, termasuk SD St. Yosefa juga minta kemaren. Saya kasih,” kata Herry melalui pesan singkatnya. (MH/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru