oleh

Warga Translok Surati DPRD Mabar Desak Pemerintah Ganti Rugi Lahan 200 Hektar

RADARNTT, Labuan Bajo – Warga Transmigrasi Lokal (Translok), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupateng Manggarai Barat menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Barat (DPRD) pada, Jumat lalu (18/01/2019).

Surat tersebut untuk meminta DPRD Mabar mengundang Bupati dan Kadisnakertrans Mabar melakukan Hearing atau Rapat Dengar Pendapat dengan warga Translok. Rapat dengar pendapat tersebut untuk menindaklanjuti tuntutan warga atas lahan basah yang pernah dijanjikan pemerintah dahulu untuk diberikan kepada warga 200 kepala keluarga.

Perwakilan warga Translok, Saverinus Suryanto (30) menegaskan bahwa warga Translok sengaja meminta hearing dengan pemerintah agar tuntutan warga segera direalisasi. “Intinya bahwa kami mendesak pemerintah agar segera merealisasikan apa yang sudah dijanjikan dulu bahwa masing-masing warga mendapat lahan usaha dua/lahan basah seluas 1 hektar. Kalau memang sudah tidak ada lahan ya kami tuntut ganti rugi,” ujar pria yang akrab disapa Rio, Selasa (22/01/2019).

Dia menjelaskan bahwa proses Transmigrasi ini dulu berjalan pada tahun 1997. Dalam perjanjian waktu itu bahwa masing-masing warga yang tinggal di daerah Transmigrasi akan mendapatkan lahan seluas 2 hektar untuk masing-masing kepala keluarga. Kalkulasinya yaitu lahan pekarangan setengah hektar atau ukuran 50 x 100, lahan usaha satu setengah hektar atau ukuran 50 x 100 dan lahan usaha dua atau lahan basah 1 hektar. “Namun hingga saat ini kami hanya menerima 1 hektar. Karena itu, kami menuntut yang satu hektar itu,” ujarnya.

Rio menjelaskan bahwa berpedomaan pada Undang-Undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) bahwa Penyelenggaraan Transmigrasi adalah kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Trans-migrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.

Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman trans-migrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. (TIM/SET/RN)

Komentar