oleh

Ketua AJO Manggarai Desak Pemprov NTT Pecat Fasilitator Kegiatan Semenisasi Di Desa Wangkar Weli

Foto : Ronald Tarsan Ketua AJO Manggarai

RADARNTT, Ruteng – Ketua Asosiasi Jurnalis Online (AJO) Manggarai, Ronal Tarsan mengecam keras pernyataan fasilitator Provinsi bernama Meri pada kegiatan jalan semenisasi di Kampung Pos, Desa Wangkar Weli, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, karena dinilai melecehkan dan menghalangi kerja wartawan.

Kepada media ini, Ronald yang juga seorang Jurnalis Beritaflores.com menjelaskan, “Berdasarkan ketentuan UU Pers nomor 40 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia” (Rabu, 21/08/2019).

Menurut Ronald, pernyataan fasilitator yang bernama Meri kepada wartawan RADARNTT merupakan pernyataan liar dan tidak bertanggung jawab dan sedang menunjukan kebodohannya kepada publik.

Dikatakannya lagi, pernyataan fasilitator Meri merupakan bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis di NTT khususnya di Manggarai Raya dan pernyataan tersebut juga masuk dalam upaya menghalang-halangi tugas jurnalis untuk mendapatkan informasi. Padahal menurut Ronald tujuan wartawan melakukan konfirmasi adalah untuk memenuhi prinsip cover both side (prinsip keberimbangan berita) sehingga informasi yang disajikan media massa ke publik dapat objektif.

“Saya memastikan bahwa jurnalis RADARNTT telah menjalankan kaidah jurnalistik karena telah meminta konfirmasi para pihak demi prinsip keberimbangan berita,” jelas Ronald.

Lebih lanjut dijelaskannya, pernyataan fasilitator itu sangat melukai profesi wartawan, saya mengajak teman-teman jurnalis Manggarai Raya untuk secara bersama menyikapi persoalan ini.

“Fasilitator itu harus memahami asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, hal itu termuat dalam tugas jurnalis sebagaimana amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dengan ketentuan pasal 2: kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pada pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,” ucap Ronald.

Ronald menegaskan, AJO Manggarai Raya mengecam keras pernyataan fasilitator yang bernama Meri itu, sebab telah merendahkan profesi jurnalis yang sangat mulia dan AJO Manggarai mendesak Pemprov NTT untuk segera memecat fasilitator provinsi yang bernama Merry pada kegiatan semenisasi di Desa Wangkar Weli yang tidak memahami tugas wartawan

“Kita akan segera mengkaji persoalan ini, apabila ada pelanggaran serius akan di proses hukum terhadap fasilitator yang bernama Meri itu,” tutup Ronald.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Meri salah seorang fasilitator kegiatan yang bersumber dari APBN di Desa Wangkar Weli saat dikonfirmasi melalui seluler terkait keluhan masyarakat itu dengan nada menantang mengatakan, “Masyarakat siapa itu bilang, datang langsung menghadap kami, yang saya dengar apa, dianya siapa, yang dia biasa kerjanya apa.” (Selasa, 20/08/2019).

Mendengar nada yang menantang kemudian wartawan media ini mencoba menyampaikan tujuan terkait keluhan warga, lalu Meri menjelaskan, “Saya bukan masalah soal konfirmasi pak, begini, sebagai wartawan harus tau kode etik, bapak datang bapak tidak bisa langsung ke lokasi proyek.”

Dikatakannya lagi, begini pak proyek ini sementara berjalan, bapak harus tahu cara mengerjakan proyek itu seperti apa, lalu siapa masyarakat mengeluh itu, kok mengeluhnya ke wartawan, kan itu bukan tugas wartawan, kerusakan apapun dan soal mutupun itu akan dinilai oleh kami punya tim penilai.

Setelah ditanyakan berkaitan dengan mekanisme dan asal usul program dan metode pencairan dana lalu kembali dengan nada menantang, kenapa sampai tanya ke mekanisme pencairan dana, itu kan urusan internal program, kenapa harus tanya, kalau merasa keberatan silahkan langsung tanya ke PU Provinsi, ucapnya.

“Ah kalau mau minta uang ngomong saja,” celoteh Meri diakhir telepon. (TIM/SET/R-N)

Komentar