oleh

Ketua Pemuda Katolik (PK) Komcab Manggarai Kritisi Pemkab Dan DPRD

Foto: Alex Apri Kulas, Ketua PK Komcab Manggarai (Kiri) Saat Acara Muscab 

RADARNTT, Ruteng – Sebanyak 35 orang DPRD Kabupaten Manggarai telah mengambil sumpah jabatan untuk periode 2019-2024 pada Senin pagi, bertempat di aula DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng, (02/09/2019).

Atas pelantikan dari 35 DPRD Kabupaten Manggarai tersebut, ketua Pemuda Katolik (PK) Komisariat Cabang (Komcab) Manggarai Alex Apri Kulas menaruh harapan agar terhadap hal-hal yang menjadi pekerjaan untuk segera diselesaikan.

Kepada media ini Ketua PK Komcab Manggarai yang akrab disapa Apri Kulas mengatakan, “Anggota DPRD yang dilantik harus memiliki daftar atau listing tentang beberapa legislasi yang harus dibuat dan harus diumumkan dari awal program legislasinya (Senin, 02/09/2019).

“Apakah itu nanti diusul eksekutif ataukah usul inisiatif,” cetus Apri

Menurut Apri Kulas, Masih terlalu banyak hal yang masih harus diatur dalam bentuk Perda.

Dikatakannya, anggota dewan yang dilantik di tahun 2019 memiliki peran yang strategis dalam menentukan nasib rakyat Manggarai kedepan, karena menurut Apri, momentumnya bertepatan dengan evaluasi kepemimpinan lima tahunan.

“Sehingga butuh kemampuan lebih untuk melihat secara obyektif apa yang sudah terjadi, khususnya bagaimana anggaran yang dialokasikan dalam satu periode kepemimpinan bisa mensejahterakan rakyat Manggarai,” tuturnya.

Mau tidak mau evaluasi dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Manggarai, tetapi untuk tujuan itu tidak hanya anggota dewan yang berperan, partai politik sebagai lembaga politik harus lebih berperan sebagai lembaga yang menyuarakan aspirasi politik, tambah Apri lagi.

Ketua PK ini menegaskan, “Di tengah informasi adanya pengakuan terhadap Pemkab Manggarai seperti mendapat penilaian WTP dan Manggarai dinyatakan sebagai kabupaten yang sudah keluar dari kabupaten yang tertinggal, namun terdapat fakta-fakta lain bahwa rakyat masih teriak di mana-mana soal infrastruktur yang rusak.”

Lebih jauh Apri menerangkan, Lembaga DPRD khususnya anggota DPRD Manggarai harus mampu melihat benang merah antara realita yang terjadi dengan beberapa prestasi yang dicapai.

Ketua Ormas PK Komcab Manggarai ini juga berharap, Pengawasan lembaga dewan jangan hanya sebatas administrasi belaka, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta lapangan.

“Fungsi politik anggota dewan harus lebih nyata di lapangan, bukan pada administrasi,” tutupnya. (ADI/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan