oleh

Marsel Ahang: Penutupan Pulau Komodo Merenggut Hak Kebebasan dan Hak Hidup Masyarakat

Foto: Marsel Nagus Ahang, SH Pimpinan LSM LPPDM Kabupaten Manggarai

RADARNTT, Ruteng – Isu rencana penutupan Pulau Komodo yang dikumandangkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat belakangan ini mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satunya adalah Marsel Nagus Ahang, SH merupakan Direktur sekaligus pimpinan langsung LSM LPPDM yang berkantor di Kota Ruteng.

Kepada RADARNTT  Ahang menjelaskan, “Penutupan Pulau Komodo oleh Gubernur NTT tidak memiliki landasan hukum dan hanya ingin memperluas ekspansi bisnis.(Sabtu, 27/07/2019).”

Adapun landasan bagi LSM LPPDM menolak penutupan pulau komodo adalah melanggar hak asasi manusia, tuturnya.

Hal lain kata anggota DPRD dari Partai PKS ini, secara historis masyarakat sudah secara administrasi sah mendiami Pulau Komodo dan membayar pajak bumi dan bangunan secara geobiologisnya. “Antara binatang Komodo dengan warga setempat sudah menyatu menjadi sebuah lingkungan geobiologis yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.”

Dikatakan Ahang, “Pernyataan Gubernur Laiskodat terkait warga Komodo dikatakan warga liar sama halnya tidak mau mengakui warga Komodo itu bukan sebagai bagian dari warga negara Manggarai Barat atau Provinsi NTT.”

Ia menambahkan, “Gubernur Laiskodat jangan jadikan relokasi Pulau Komodo untuk kepentingan politik secara pribadi untuk berbisnis, Jika Gubernur melakukan hal tersebut maka langkah hukum gubernur harus dilaporkan ke komnas HAM.”

Lebih lanjut ditegaskan, “Penutupan Pulau Komodo jangan sampai disinyalir gubernur merenggut hak kebebasan masyarakat Pulau Komodo antara lain hak hidup dan hak kebebasan.”

Ahang berharap, “Penutupan atau relokasi Pulau Komodo perlu melakukan kajian mendalam agar tidak sekedar membuat kebijakan lalu masyarakat jadi korban.” (ADI/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan