oleh

TAPD Dan KPU Kabupaten Manggarai Beda Rujukan Aturan Tentang Anggaran Dana Pilkada

Foto: Komisioner KPU Kabupaten Manggarai

RADARNTT, Ruteng – Polemik pembahasan dana pilkada antara KPU, Bawaslu dan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manggarai berdampak Alot hingga belum dimasukan ke KUA PPAS, hal tersebut dikarenakan masing masing menggunakan rujukan aturan berbeda untuk menentukan pagu indikatif.

Kepada media ini Kadiv hukum KPU Manggarai, Richard Pentor SH., mengatakan, “Masih beda rujukan aturan dalam penyusunan anggaran, KPU dengan aturan sendiri TAPD dengan aturanya sendiri juga”(31/07/2019).

Richard menjelaskan, “Ada beberapa rujukan aturan yang di pakai KPU antara lain, PMK S-118, PERMENDAGRI 51, SK KPU RI NO 80 DAN 81, SK KPU NO 153 sedangkan TAPD menggunakan rujukan
PERMENDAGRI 51 tahun 2015 dan PMK 78 dan Standart biaya daerah.”

Menurut Ricard PMK S-118 isinya memuat khusus standarisasi honor bagi penyelenggara pemilu dalam pemilu serentak termasuk Pilkada serentak.

“Misalnya honor ketua PPK 1.850.000 sementara TAPD potong menjadi 1.350.000, sementara anggota PPK menurut PMK 118 honornya 1.650.000 TPAD 1.100.000” jelasnya.

“Disini letak bedanya, kami tetap mempertahankan anggaran yang kami ajukan,” tutur Ricard.

Dikatakannya, semua tergantung pemda, ada anggaran atau tidak, tetap melaksanakan tahapan pilkada secara berkualitas.

“Makanya didukung anggaran yang cukup, lalu tergantung rekomendasi bawaslu juga”

Ricard juga menjelaskan, Ada tahapan yg tidak dapat berjalan dengan baik, yang jelas dampaknya kualitas demokrasi tidak berjalan dengan baik.

“Makanya kami tolak kalau anggran tidak cukup”

Sementara komisioner Bawaslu Manggarai Herybertus Harun dikonfirmasi via whatsapp mengatakan,
Belum ada titik temu antara usulan/rancangan dana yang diajukan oleh Bawaslu dengan TAPD untuk dimasukkan dalam KUA PPAS (31/07/2019)

“Kami usulkan 15,5 M namun informasi yang kami peroleh hasil rasionalisasi TAPD hanya 4,1 M. Jumlah ini sangat minim jauh dari usulan Bawaslu. Namun kami belum pernah ada rasionalisasi anggaran dengan TAPD, sehingga kami masih dengan rancangan atau usulan kami,” kata Harun.

Menurutnya, Dari sisi pengawasan jika alokasi anggaran minim bisa berdampak pada kualitas pengawasan. Jika TAPD hanya usul 4,1 untuk pagu indikatif maka dana tersebut pas untuk bayar honor pengawas kecamatan, Desa/kelurahan dan pengawasan TPS, itupun juga sangat kecil.

Dengan demikian kata Harun, Tahapan pilkada juga tidak bisa diawasi sesuai standar, demikian juga kegiatan peningkatan kapasitas pengawasan tidak dapat berjalan baik.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Drs. Anglus Angkat, M.Si, sebagaimana di lansir Tim Humaspro Kabupaten Manggarai (31/07) Menjelaskan, Pagu Indikatif yang diberikan oleh TAPD kepada KPU Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan kemampuan Fiskal Daerah.
“Tentang Pagu Indikatif sebesar 12,1 Miliar itu, kita mengacu pada kemampuan Fiskal Daerah. Bahwa untuk Kabupaten Manggarai, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) poin C Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Kabupaten Manggarai masuk dalam kategori kemampuan Fiskal rendah,” paparnya.

Anglus Angkat menjelaskan, bahwa anggaran pembiayaan penyelenggaran Pilkada baik KPU maupun Bawaslu merupakan Dana Hibah dari APBD II. Syarat dana hibah APBD tersebut harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, antara lain harus ada proposal yang diajukan dan selanjutnya diverifikasi oleh TAPD.
“Syarat dari Dana Hibah adalah proposal. Pembahasan anggaran 29 Miliar lebih ini terkesan mengada-ada. Karena proposal resmi yang disampaikan oleh KPU kepada TAPD sebesar 26 Miliar lebih. Tetapi ketika pembahasan dengan Banggar di DPR, Ketua KPU membahas anggaran 29 Miliar. Ini membingungkan,” lanjut Penjabat Sekda Kabupaten Manggarai ini.

Dirinya menambahkan, setelah diverifikasi oleh TAPD, standar biaya yang dipakai oleh KPUD Kabupaten Manggarai menggunakan standar biaya maksimal (tinggi). Tetap karena Kabupaten Manggarai masuk dalam kategori berkemampuan fiskal rendah, maka perlu dilakukan verifikasi atau penyesuaian standar biaya. Hal itu bertujuan untuk agar mengikuti kemampuan keuangan daerah.

Lebih lanjut Anglus Angkat menerangkan, bahwa anggaran Pilkada tahun 2015 untuk KPU sebesar Rp 11.547.951.000,00. Dari anggaran tersebut yang terserap Rp 10.641.567.350,00 dan dari anggaran tersebut yang disetor kembali kas daerah sebesar Rp. 906.383.650,00. “Mengingat deviasi anggaran 2015 dan 2020 itu cukup besar maka TAPD harus melakukan pembahasan secara bersama melalui perhitungan penganggaran yang dilakukan secara cermat,” tuturnya.

Sementara itu Kaban Keuangan Kabupaten Manggarai Drs. Wilhelmus Ganggut menjelaskan  bahwa tanggal 15 Mei 2019 TAPD telah melakukan verifikasi atas proposal yang termuat dalam Surat usulan KPUD No.154/PP.09.3-SD/5310/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 21 April 2019, sebesar Rp.26.242.157.900,00. Angka anggaran sebagaimana yang diberitakan sebesar Rp 29.027.508.900,00, tidak disampaikan oleh KPU kepada TAPD, melainkan hanya disampaikan oleh KPU ketika melakukan pembahasan di Banggar DPRD tanggal 29 Juli 2019 lalu.

“Hasil verifikasi anggaran KPU sebesar Rp.12.100.000.000,00 dari total usulan anggaran yang disampaikan KPU kepada TAPD sebesar Rp.26.242.157.900,00 telah melalui tahapan-tahapan penyesuaiananggaran oleh TAPD, antara lain pada Jumlah Orang dalam POKJA, Jumlah Bulan masa kerja POKJA dan besaran Honorarium,” jelas Wilhelmus Ganggut.

Ditambahkannya, dasar hukum yang dipakai dalam tahapan penyesuaian anggaran adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/217/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: HK/330/2018 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019.

“Permenkeu 78/PMK.02/2019 dipakai sebagaimana tertuang dalam poin 4 Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak”, tutur Kaban Keuangan Kabupaten Manggarai ini.

Poin 4 Surat Menteri Keuangan RI nomor S-118 berbunyi sebagai berikut:Batasan jumlah honorarium kelompok kerja (Pokja) pemilihan pada Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak yang dapat diberikan mengacu pada ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Masukan yang berlaku.

“Penyesuaian ini didasarkan pada kemampuan keuangan daerah. Sebagai contoh, Honor Pengarah untuk POKJA Pembentukan KPPS, usulan KPU yakni 1 orang x 2 bulan x Rp. 2.000.000. Total satuan Rp. 4.000.000,-. Sedangkan verifikasi TAPD dengan mengacu pada Permenkeu Nomor 78 adalah 1 orang x 1 bulan x Rp. 500.000,-. Total satuan Rp. 500.000,-,. Ada penghematan sebesar Rp. 3.500.000,-. Contoh lainnya, Kegiatan Belanja Makan dan Minum. Usulan KPU sebesar Rp.50.000,- per orang sedangkan hasil verifikasi TAPD adalah Rp.35.000 per orang,” pungkas Kaban Keuangan. (ADI JAYA/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan