oleh

Kadis Sosial Ngada: Dana PKH Bukan Dipotong Tetapi Pengurangan Subsidi.

RADARNTT, Bajawa – Terdapat Perubahan Pertama Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks dan komponan bantuan sosial program Keluarga Harapan Tahun 2018. Menanggapi hal itu Kepala Dinas sosial Kabupaten Ngada Yohanes Vianey Siwe sempat menegaskan, bahwa itu bukan pemotongan tetapi pengurangan subsidi. Demikian dikatakan saat ditemui radarntt di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngada (Selasa,19/02/2019).

Yohanes juga menjabarkan, bahwa yang terjadi lapangan setelah di kroscek bukan pemotongan tapi pengurangan subsidi, itu jelas ada SK. Semua ada indeks pemotongan itu ada, jumlahnya itu ada. Itu terjadi di tahun 2018. “Setelah saya cek di lapangan, jelas tidak ada pemotongan. namun dana yang dikucurkan jumlah bervariasi,” katanya.

Ia menambahkan, kalau salah wajib untuk kita tegur tetapi yang terjadi di Golewa itu seolah menyudutkan kami dan teman teman lapangan dianggap bekerja tidak pakai prosedur. “Masyarakat dan pers berhak kontrol dan itu wajib kalau ada kesalahan,” tegas Yohanes.

Minggu kemarin publik media sosial fokus membahas Program Keluarga Harapan (PKH) di salah satu group facebook. Di media sosial publik mempertanyakan kejelasan pemotongan dana bantuan sosial PKH di wilayah Golewa Raya. Sehingga muncul berbagai tanggapan di kalangan publik dan akhirnya membuat Kadis Sosial Kabupaten Ngada angkat bicara.

Berdasarkan keputusan direktur Jaminan sosial keluarga nomor: 606/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tentang indek dan komponen bantuan sosial program keluarga harapan Tahun 2018. Perubahan pertama surat keputusan direktur jaminan sosial keluarga tanggal 26 September 2018.

Komponen bantuan: Bantuan Sosial PKH dengan indeks bantuan semula Rp. 1.890.000 menjadi 1. 766.350. Bantuan Lanjut Usia semula Rp. 2.000.000, menjadi Rp. 1.840.350. Bantuan Penyandang Disabilitas semula Rp. 2.000.000, menjadi Rp. 1. 840.350. Bantuan Wilayah PKH Akses semula Rp. 2.000.000 menjadi Rp. 1.840.000.

Sementara itu Ambrosius Emanuel Rato Koordinator PKH Kabupaten Ngada mengatakan, “Dalam perjalanan diakhir di tahun 2018, ada penurunan bantuan anggaran dari kementerian sosial yang dituangkan dalam surat keputusan tentang perubahan anggaran ini, perubahan jumlah bantuan. Jadi penurunan bantuan ini memang dari sana (Kementerian), bukan serta merta dari pendamping.” (FRANSISKUS/SET/RN)

Komentar